Pedagang Gawai Wajib Tahu Aturan IMEI

    Ilham wibowo - 26 November 2019 21:27 WIB
    Pedagang Gawai Wajib Tahu Aturan IMEI
    Suasana sosialisasi regulasi IMEI di ITC Roxy Jakarta Barat Dok: Humas Kemendag.
    Jakarta: Regulasi tata kelola International Mobile Equipment Identity (IMEI) terus disosialisasikan agar terimplementasi dengan baik di masyarakat. Kebijakan yang mulai efektif April 2020 ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.

    Upaya sosialisasi dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan di pusat perbelanjaan produk telekomunikasi ITC Roxy Jakarta Barat. Kegiatan yang disaksikan langsung para distributor maupun pengecer gawai tersebut hasil kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perindustrian.

    “Peraturan tiga menteri tentang penerapan IMEI telah ditandatangani pada 18 Oktober 2019 lalu. Aturan ini perlu disosialisasikan sebelum diberlakukan secara efektif pada 18 April 2020, dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan peran dari masing-masing Kementerian dalam penerapan regulasi IMEI,” ujar Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN Ojak Simon Manurung melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 26 November 2019.

    Ojak menegaskan pemberlakuan kebijakan IMEI ditujukan untuk melindungi konsumen produk telepon seluler dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain melindungi konsumen, pemberlakuan kebijakan IMEI dapat mencegah dan mengurangi perangkat ilegal di Indonesia.

    Regulasi tata kelola IMEI diatur dalam Permendag Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dan Permendag Nomor 78 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika. Pada peraturan ini pelaku usaha diwajibkan menjamin IMEI telepon seluler telah teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    "Nomor IMEI tersebut wajib tercantum pada perangkat dan atau kemasan telepon seluler," ungkapnya.

    Menurut Ojak, perangkat telekomunikasi berbasis SIM dapat diperdagangkan jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dilengkapi kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh produsen/Importir perangkat dan telah memiliki Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kemenperin.

    Selain itu, produk tersebut harus memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemenkominfo. Pemberlakuan regulasi IMEI dikenakan pada perangkat telekomunikasi berbasis SIM, yakni telepon seluler, komputer tablet, dan komputer genggam.

    Sementara itu, perwakilan Direktorat Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Ali Yanuar menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan data IMEI legal dari daftar TPP dan data IMEI dari operator.

    “Data tersebut kemudian dianalisis dalam Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional (SIBINA) dan menghasilkan daftar IMEI legal serta ilegal,” paparnya.

    Ali Yanuar juga mengungkapkan pihaknya menyediakan situs web untuk melakukan pengecekan IMEI pada perangkat dengan mengakses https://imei.kemenperin.go.id. Selain itu, IMEI perangkat dapat dilihat di menu pengaturan masing–masing perangkat atau dengan mengakses *#06#.

    "Pengaturan IMEI oleh Kemenperin tertuang dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak," ujarnya.

    Perwakilan Ditjen SDPPI Kemenkominfo Dimas Yanuarsyah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengatur regulasi agar operator telekomunikasi menyiapkan basis data dan mengoneksikannya dengan operator SIBINA. Regulasi pengendalian IMEI yang disusun oleh Kemenkominfo tertuang dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.

    Selain itu, Kemenkominfo juga akan menindaklanjuti hasil akhir analisis IMEI dari SIBINA melalui notifikasi pengguna maupun pembatasan akses layanan seluler bagi perangkat ilegal dan perangkat yang hilang atau dicuri.

    Mekanisme pemblokiran telepon seluler dilakukan dengan mencocokkan nomor IMEI perangkat yang terhubung ke jaringan dengan basis data SIBINA. Apabila nomor IMEI tidak ditemukan dalam data tersebut, maka perangkat akan terblokir atau tidak mendapat akses layanan seluler.

    Untuk perangkat yang sudah digunakan sebelum 18 April 2020 masih bisa mendapatkan akses layanan seluler. Namun, diimbau kepada masyarakat yang akan membeli telepon seluler baru, agar melakukan pengecekan nomor IMEI terlebih dahulu pada situs Kemenperin. Setelah 18 April 2020, perangkat dengan IMEI tidak terdaftar dipastikan tidak mendapat akses layanan seluler.

    “Pemberlakuan regulasi ini tidak akan berpengaruh bagi turis yang menggunakan layanan jelajah internasional (raoming). Akan tetapi untuk perangkat yang dibawa dari luar negeri diperbolehkan masuk ke Indonesia maksimal dua buah. Terdapat mekanisme pendaftaran perangkat dari luar negeri yang sedang dalam proses penyempurnaan,” tutup Dimas.




    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id