Pemerintah Ingin Realisasi Investasi UEA Dipercepat

    Eko Nordiansyah - 26 Juli 2019 13:50 WIB
    Pemerintah Ingin Realisasi Investasi UEA Dipercepat
    Duta Besar Indonesia untuk Abu Dhabi UEA Husin Bagis - - Foto: Medcom.id/ Eko Nordiansyah
    Jakarta: Pemerintah menginginkan realisasi investasi dari Uni Emirat Arab (UEA) dipercepat. Apalagi setelah adanya kesepakatan sejumlah proyek kerja sama yang dibahas dalam pertemuan antara Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

    Duta Besar Indonesia untuk Abu Dhabi UEA Husin Bagis mengatakan pemerintah akan menyiapkan apa saja yang diperlukan agar rencana investasi dari UEA bisa direalisasikan. Sejumlah tim teknis dari negara Timur Tengah tersebut akan datang kembali ke Indonesia untuk memastikan rencana investasinya.

    "Jadi kalau mereka mau ke mari kalau belum siap kita, kan sulit. Jadi kita harus siapkan juga semua. Dia mau datang hari ini atau besok enggak sulit begitu," kata dia ditemui usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli 2019.

    Husin menambahkan Menko Luhut meminta agar apa-apa yang dibutuhkan oleh UEA disiapkan secara matang. Termasuk investasi di berbagai sektor seperti pelabuhan, energi, hingga pariwisata yang ditargetkan bisa diselesaikan paling tidak dalam dua bulan ke depan.

    "Semua sedang disiapkan, semua tidak mesti project, MoU pun sudah disiapkan action plan-nya semua. Dan dari kita minta dalam 60 hari ke depan sudah ada follow up-nya semua paling lama, clear lah," jelas dia.

    Ada sembilan MoU yang disepakati oleh Indonesia dan UEA. Kesembilan MoU itu yakni peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran dan kebudayaan. Selain perjanjian goverment to goverment, pertemuan tadi juga menyepakati tiga nota kesepahaman business to business.

    Ketiga nota kesepahaman itu yakni perjanjian antara Pertamina, dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), untuk pengembangan refinery development master plan (RDMP) Balikpapan Integrated Supply Chain, dan Ing Storage. Kemudian, perjanjian antara PT Chandra Asri Petrochemical dan Mubdala Petroleum untuk proyek nafta craker dan petrochemical complex. Terakhir, kerja sama antara PT Maspion Indonesia dan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan industri di Jawa Timur.

    "Dari tiga MoU tadi yang business to business itu nilai totalnya sekitar Rp136 triliun atau USD9,7 miliar," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

     



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id