DJKN Sertifikasi 28 Ribu Bidang Tanah Milik Negara

    Eko Nordiansyah - 16 Februari 2020 13:40 WIB
    DJKN Sertifikasi 28 Ribu Bidang Tanah Milik Negara
    Ilustrasi lahan. Foto : Medcom.
    Jakarta: Kementerian Keuangan selaku pengelola barang, bersama Kementerian ATR/BPN selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta kementerian/lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN), saat ini tengah menggalakkan percepatan sertifikasi BMN berupa tanah. Program percepatan ini dimulai sejak 2013.

    Hal ini dilakukan untuk mewujudkan good governance pengelolaan keuangan Negara melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang baik dan sebagai upaya tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik dalam pengelolaan BMN.

    Selain itu, sertifikasi ini merupakan bukti kepemilikan sebagai bentuk pengamanan hukum atas BMN serta wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengamanatkan agar seluruh Barang Milik Negara/Daerah  berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/ Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah.

    Hingga akhir 2019, pemerintah telah berhasil melaksanakan sertifikasi tanah BMN sebanyak 28.197 bidang. Adapun untuk 2020, target bidang tanah BMN yang akan disertifikatkan sebanyak 15.426 bidang. Pemerintah menargetkan seluruh tanah BMN sebanyak 46.725 bidang akan selesai disertifikatkan di 2022.

    "Terkait upaya percepatan sertifikasi ini, DJKN mempunyai peran penting di dalamnya, yakni melakukan pembinaan dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi, dan pelaksanaan sertifikasi BMN pada Kementerian/Lembaga, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi BMN sesuai target yang telah ditetapkan," kata Direktur BMN DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2020.

    Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah melaksanakan pendanaan pengadaan lahan sejumlah 72 Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa jalan tol, bendungan, jalur kereta api, pelabuhan dan irigasi dengan nilai total Rp47,9 triliun untuk 73.580 bidang tanah sejak 2016 hingga 7 Februari 2019.

    Dengan pendanaan lahan tersebut, hak milik atas tanah yang digunakan untuk pembangunan PSN beralih kepada pemerintah dengan jaminan kepemilikan berupa sertipikat tanah. Sampai dengan 14 Februari 2020, LMAN telah melakukan sertifikasi 5.562 bidang tanah PSN.

    LMAN telah melaksanakan pendanaan lahan PSN dengan menjunjung tinggi tata kelola yang baik, untuk mendukung percepatan pembangunan PSN. Bukan hanya dalam hal rupiah yang dikeluarkan untuk pendanaan, namun juga mengawal hingga sertifikasi tanah diterbitkan.

    "Sertifikasi tersebut adalah bentuk legalitas atas pengadaan tanah hasil pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur PSN," kata Direktur Perencanaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id