Fiskal Terjaga, Menkeu Minim Gebrakan Ekonomi

    Eko Nordiansyah - 18 Oktober 2019 10:17 WIB
    Fiskal Terjaga, Menkeu Minim Gebrakan Ekonomi
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani.
    Jakarta: Upaya menteri keuangan (menkeu) di pemerintahan Joko Widodo untuk menjaga kesehatan fiskal selama lima tahun terakhir dinilai cukup baik. Sayangnya menkeu tak punya banyak strategi untuk menggenjot perekonomian, karena pertumbuhan ekonomi stagnan di lima persen.

    "Kalau dari sisi fiskal relatif cukup terjaga, defisit fiskal di bawah kendali," kata Ekonom Firmanzah kepada Medcom.id di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

    Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,1 persen di 2014. Sempat turun menjadi 4,88 persen di 2015, namun pertumbuhan ekonomi kembali meningkat jadi 5,03 persen di 2016, 5,07 persen di 2017, dan 5,17 persen pada tahun lalu.

    "Ya memang kalau perhatikan, dibandingkan dengan rencana awal (pertumbuhan ekonomi) tidak tercapai. Tapi kalau dibandingkan ekonomi makro dunia, kita masih di lima persen. Menurut saya it's oke," ungkapnya.

    Dirinya menambahkan, pergantian kepemimpinan dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani Indrawati tidak membawa banyak perubahan untuk menkeu. Terlebih kondisi ekonomi dunia juga tidak bersahabat karena ketidakpastian yang terus meningkat.

    "Suasana ekonomi dunia dengan adanya perang dagang, kebijakan Donald Trump yang terpilih di 2016, volatilitas ekonomi dunia yang cukup tinggi membuat semuanya nervous. Yang penting stabilisasi makro ekonomi dan fundamental kita bisa dijaga sudah cukup baik," kata dia.

    Selama lima tahun terakhir, kebijakan yang cukup berhasil adalah program pengampunan pajak (tax amnesty). Tak hanya memberikan tambahan aliran modal masuk dari dana repatriasi, tax amnesty juga membantu peningkatan tax ratio.

    Dana repatriasi yang masuk terbagi dalam tiga tahap sesuai dengan periode tax amnesty, mulai dari periode pertama di Juli sampai September 2016 sampai berakhir pada 31 Maret 2017. Total dana yang direpratiasi waktu tax amnesty adalah Rp146 triliun.

    "Meskipun (dana repatrias) tidak cukup berhasil juga dari yang diharapkan, tapi kalau kita bandingkan dengan negara yang melakukan tax amnesty, baik repatriasi dan dana tebusan relatif cukup berhasil," jelas Firmanzah.

    Dirinya berharap menkeu di kabinet baru nantinya bisa memberikan gebrakan yang tak sekadar menjaga kesehatan fiskal saja. Meskipun kesehatan fiskal tetap penting demi menjaga stabilitas makro ekonomi secara keseluruhan.

    "Pertama, tugasnya tentu harus menjaga stabilitas makro kita. Kedua, bersama-sama dengan kementerian lain memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih proaktif dan progresif untuk menstimulus dunia usaha tanpa membahayakan fundamental fiskal kita," lanjut dia.

    Selain masalah tadi, Firmanzah berharap menkeu yang dipilih Jokowi nantinya bisa membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan dana yang diberikan pemerintah pusat. Terlebih anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

    Anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada 2015 2015 totalnya mencapai Rp623,1 triliun. Alokasi anggarannya terus meningkat menjadi Rp710,3 triliun di 2016, Rp742 triliun di 2017, Rp757,8 triliun di 2018, sampai kemudian sebesar Rp814,4 triliun pada tahun ini.

    "Pembinaan ke kepala daerah, karena cukup besar dana kita ke daerah. Kita berharap dana tersebut bisa dioptimalkan, jadi pendampingan ke kepala-kepala daerah untuk pemanfaatan yang lebih tepat sasaran," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id