Edhy Prabowo Perlu Atasi Penurunan Alokasi Anggaran KKP

    Antara - 03 Januari 2020 14:04 WIB
    Edhy Prabowo Perlu Atasi Penurunan Alokasi Anggaran KKP
    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. FOTO: MI/RAMDANI
    Jakarta: Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mengatasi penurunan alokasi anggaran bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya Rp6,4 triliun pada 2020, antara lain dengan meningkatkan investasi swasta.

    "Alokasi belanja pemerintah menurun, sementara target PDB perikanan naik menjadi 7,9 persen sehingga mesti ada terobosan untuk tingkatkan investasi dan ekspor," kata Abdi Suhufan, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 3 Desember 2020.

    Menurut dia, strategi dan teks APBN KKP mudah dibaca dari dokumen yang ada, tapi strategi dan langkah kunci berupa kebijakan progresif, hingga saat ini dinilai masih belum kelihatan. Ia berpendapat instruksi KKP untuk mengkaji ulang 29 kebijakan KKP menimbulkan ketidakpastian baru bagi investor dan publik karena belum terlalu jelas kapan diumumkan hasilnya.

    Abdi mengemukakan, Edhy menghadapi tantangan besar dalam menakhodai Kementerian Kelautan dan Perikanan karena menerima warisan dari menteri sebelumnya yang terkenal banyak melakukan terobosan dan menabrak pakem.

    "Publik menanti dalam tempo singkat apa yang akan Menteri Edhy lakukan untuk menjawab tantangan Presiden Jokowi. Menteri Edhy yang selama ini menawarkan optimisme baru, perlu memanfaatkan kesempatan singkat dengan menunjukan kerja nyata memajukan sektor kelautan dan perikanan," ucapnya.

    Untuk itu, ujar dia, Edhy juga diharapkan dapat cepat menentukan prioritas untuk menjawab berbagai bentuk keraguan publik. Anggaran untuk KKP diperkirakan bakal meningkat hingga menjadi Rp6,5 triliun pada 2021, atau meningkat sekitar Rp1,1 triliun dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada 2019.

    "Saya berjanji untuk tahun anggaran 2021 nanti, anggaran untuk KKP akan kita naikkan menjadi Rp6,5 triliun," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dalam rilis yang diterima akhir bulan lalu.

    Menurut dia, penambahan anggaran KKP pada 2021 juga seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM dan budi daya yang terdapat di bawah wewenang KKP juga harus ditingkatkan.

    Sudin mengharapkan agar penerapan berbagai riset tambak budi daya seperti untuk pengembangan komoditas udang dan ikan, untuk dapat terus ditingkatkan produksinya. Namun hal tersebut, lanjutnya, juga harus dapat diselaraskan dengan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada.

    "Kami juga mendorong SDM penyuluhan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan teknologi agar hasil perikanan baik budi daya dan penangkapan meningkat, sehingga menghasilkan devisa bagi negara," pungkas Sudin.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id