Kebutuhan Modal Awal Lembaga Kliring Derivatif Capai Rp400 Miliar - Medcom

    Kebutuhan Modal Awal Lembaga Kliring Derivatif Capai Rp400 Miliar

    Antara - 03 Oktober 2019 08:30 WIB
    Kebutuhan Modal Awal Lembaga Kliring Derivatif Capai Rp400 Miliar
    Ilustrasi. MI/USMAN ISKANDAR
    Jakarta: Bank Indonesia (BI) mensyaratkan lembaga yang ingin menjadi sentralisasi kliring dan penjaminan untuk transaksi derivatif atau Central Counterparty (CCP) suku bunga dan nilai tukar memiliki modal minimum Rp400 miliar.

    Hal itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 21/11/PBI/2019 tentang Penyelenggaraan Central Counterparty Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over The Counter yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2020.

    Direktur Eksekutif Kepala Pendalaman Pasar Keuangan BI Agusman mengatakan sebanyak 50 persen atau Rp200 miliar merupakan modal disetor saat pengajuan izin prinsip ke BI. "Nantinya, perlu izin prinsip secara tertulis, kemudian perlu menyetor modal minimum 50 persen dari total," kata Agusman, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 3 Oktober 2019.

    Bank sentral mengatur untuk mendapatkan izin usaha maka CCP harus berbadan hukum perseroan terbatas. Investor asing juga dibatasi maksimal 49 persen memiliki saham di CCP. Sebelum diberikan restu, pimpinan calon lembaga CCP akan diuji kelayakan dan kepatutan oleh bank sentral.

    "Kita memiliki timeline, sekitar 2,5 tahun akan terbentuk sejak Juni 2020. Jadi, kira-kira 2023, CCP akan terbentuk," ujar Agusman.

    Dalam waktu 2,5 tahun ini, izin pemberian prinsip akan dikaji BI selama tiga bulan. Sementara itu, integrasi dari izin prinsip ke izin usaha diperkirakan akan berlangsung selama dua tahun. Pasalnya, BI harus memastikan kesiapan modal, sumber daya manusia, dan infrastruktur

    "Idealnya, CCP kita harus terkualifikasi, setelah 2,5 tahun itu. Kalau dapat di internasional, CCP kita bisa bergabung dalam perdagangan," ujarnya.

    Terkait dengan risiko, Agusman menjamin BI akan merumuskan dengan rinci aspek manajemen risiko secara konsisten. Utamanya untuk mengukur jenis risiko seperti; risiko kredit, likuiditas, default dan waterfall. Agusman mengakui CCP yang akan dibentuk di Indonesia akan banyak mengadopsi CCP yang telah berlaku di India.

    Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang baru di Indonesia nantinya BI mengaku akan membutuhkan waktu yang ekstra agar semua variabel yang dipertimbangkan bisa diselesaikan. Adapun CCP merupakan lembaga sentralisasi kliring di transaksi derivatif yang menjadi rekomendasi pimpinan negara-negara G-20 untuk mencegah kembali terjadinya krisis keuangan.

    Maraknya transaksi derivatif di luar bursa atau over the counter yang tanpa penjamin maupun lembaga setelemen menimbulkan risiko luar biasa pada saat itu berpotensi menimbulkan kegagalan bayar dan efek rambatan terhadap stabilitas sistem keuangan global.

    Maka dari itu, negara-negara di dunia mengadopsi ketentuan pembentukan CCP secara bertahap. CCP bisa dilakukan untuk komoditas, nilai tukar, dan juga suku bunga. Peran sentral CCP adalah novasi atau pembaruan kontrak antara pembeli dan penjual yang bertransaksi dengan melibatkan peran CCP.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id