Perusahaan BUMN Tak Bisa Asal Bikin Anak Usaha

    Annisa ayu artanti - 02 Desember 2019 13:44 WIB
    Perusahaan BUMN Tak Bisa Asal Bikin Anak Usaha
    Menteri BUMN Erick Thohir. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Kementerian BUMN akan mengeluarkan kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri (Permen) BUMN mengenai pembentukan anak usaha. Pembentukan anak usaha nantinya tidak bisa semudah dahulu karena harus memperoleh restu Menteri BUMN Erick Thohir.

    Erick mengatakan pembentukan anak usaha dan cucu usaha harus memiliki alasan yang jelas. Pasalnya, saat ini Erick menilai banyak bisnis anak dan cucu usaha perusahaan BUMN yang tumpang tindih.

    "Kita akan mengeluarkan Permen yang tidak lain pembentukan anak usaha atau cucu-cucu usaha itu harus ada alasannya," kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

    Erick juga menjelaskan, dalam kebijakan barunya itu Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk bisa menyetop operasional anak usaha jika diketahui perusahaan tersebut hanya menjadi parasit induk usaha.

    "Saya tidak akan menyetop mereka membuka anak usaha. Tapi kalau anak usaha tidak jelas baru saya setop, karena saya tidak mau juga perusahaan BUMN yang notabenenya masih sehat kedepannya justru tergerogoti oleh oknum yang sengaja menggerogoti perusahaan sehat," jelas dia.

    Erick mencontohkan salah satu perusahaan BUMN yang terbelit utang saat ini adalah PT Krakatau Steel Tbk. Restrukturisasi Krakatau Steel menurutnya sulit dilakukan karena melibatkan anak usaha yang saat ini berjumlah 60 anak usaha.

    "Kalau Bapak, Ibu, tanya saya bisa enggak restrukturisasi Krakatau Steel (diselesaikan) seminggu? Saya angkat tangan. Karena jumlahnya anak usaha 60. Oleh karena itu, Permen ini harus dikeluarkan tentu dengan seizin kementerian lain. Tapi di situ kita juga ada hak untuk mengkaji anak usaha ini," tutur dia.

    Lebih lanjut, Erick menegaskan urgensi pembentukan Permen ini lantaran di era disrupsi akan ada perubahan-perubahan bisnis. Hal itu akan berimbas kepada perusahaan-perusahaan BUMN.

    "Ketika perbankan tidak ada garansi 10 tahun lagi, akan ada dengan adanya e-payment dan lain-lain atau bisnis telko 10 tahun lagi belum tentu ada. Hal ini perlu diantisipasi," tukas dia.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id