comscore

Pengusaha Ajukan Usul Terkait DHE

28 Januari 2019 07:55 WIB
Pengusaha Ajukan Usul Terkait DHE
Ilustrasi tambang batu bara. (FOTO: AFP)
Jakarta: Kalangan pengusaha yang terkena aturan wajib menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri meminta sejumlah insentif khusus guna membuat kebijakan itu dapat terlaksana dengan baik.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), misalnya, mengusulkan perubahan pembayaran tarif dana reboisasi yang selama ini dibayarkan dalam dolar AS menjadi rupiah.
"Seperti tarif dana reboisasi sebagai pungutan PNBP yang dikenakan atas kayu log alam. Selama ini pungutan dikenakan dalam dolar AS. Ini juga perlu diubah ke dalam rupiah," ujar Direktur Eksekutif APHI Purwadi Soeprihanto kepada Media Indonesia, Minggu, 27 Januari 2019.

APHI mencatat kontribusi sektor hasil hutan terhadap pendapatan negara semakin signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2018, sekitar USD12,7 miliar dapat disumbangkan sekaligus menjadi rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pada 2017, angka yang dicapai hanya USD10,8 miliar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan penempatan devisa hasil ekspor telah dilaksanakan sebagian besar perusahaan batu bara. Namun, bagi perusahaan yang relatif kecil, kewajiban itu bisa menjadi beban. Mereka dituntut untuk memutarkan uang lebih cepat.

Hendra menyarankan pemerintah supaya mendengar dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi perusahaan batu bara jika menginginkan DHE SDA terlaksana dengan baik.

"Kebijakan DHE SDA membantu pemerintah menggenjot devisa dan perbankan pun diuntungkan. Tapi selama ini perbankan nasional kurang mendukung kegiatan tambang batu bara karena tidak banyak yang memberikan pinjaman, ditambah lagi bunganya masih tinggi," jelasnya.




Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah memaparkan rencana pemberian insentif bagi eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspornya di dalam negeri dalam mata uang rupiah. Insentif tersebut berupa pemotongan pajak bunga simpanan hingga nol persen.

"Kalau Anda tukar ke rupiah, pajaknya bisa nol untuk pajak bunganya. Tapi kalau Anda taruh dalam valas, ya, kita kurangilah pajaknya dari normal," katanya.

Kendati demikian, Darmin mengatakan perusahaan bisa saja menggunakan devisa mereka untuk memenuhi kewajiban lain.

"Kalau dia ada kewajiban yang harus dibayar dengan valas, boleh, tapi tunjukkan buktinya," tegasnya.

Lebih Lunak

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai aturan devisa ekspor itu dapat menggenjot devisa.

Kebijakan itu juga dinilai dapat dengan mudah dilaksanakan pengusaha karena lebih lunak jika dibandingkan dengan kebijakan serupa di negara lain.

"Kebijakan itu bagus untuk dorong DHE masuk ke sistem perbankan dan perkuat nilai tukar rupiah. Catatannya insentif pajak untuk konversi DHE ke rupiah masih kecil," terangnya.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan insentif pajak yang lebih baik untuk menarik respons cepat positif pengusaha. Perbedaan insentif pajak antara simpanan DHE valas dan rupiah hanya 2,5 persen. Saat ini baru 13 persen DHE yang disimpan di dalam negeri. (Media Indonesia)

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id