Dampak Jiwasraya ke Industri Asuransi hanya 1%

    Ilham wibowo - 26 Februari 2020 13:20 WIB
    Dampak Jiwasraya ke Industri Asuransi hanya 1%
    Ketua DK OJK Wimboh Santoso - - Foto: Antara/Sigid Kurniawan
    Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tidak berdampak signifikan terhadap industri asuransi di Tanah Air. Dampak Jiwasraya hanya satu persen terhadap industri keuangan secara keseluruhan.

    "Jiwasraya bagaimana pun yang penting solusi ke depan agar masyarakat percaya diri kembali pada sektor keuangan, kalau dilihat porsi Jiwasraya dibanding total industri asuransi masih kecil, hanya satu persen dampak Jiwasraya dari total, masih kecil sekali," ujar Wimboh dalam diskusi Economic Outlook di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.

    Dalam kasus Jiwasraya, kata Wimboh, polemik kian membesar lantaran kesimpangsiuran informasi. Ia menegaskan negara sudah hadir melakukan penangangan serius dengan mereformasi lembaga keuangan nonbank.

    "Jangan khawatir, ini diselesaikan segera dan tentunya bukan hanya Jiwasraya tapi di pasar modal dan ekosistem dibetulkan," ucap Wimboh.

    Wimboh menambahkan kajian memperkecil risiko negatif di lembaga keuangan nonbank saat ini telah menjadi fokus untuk likuiditas pasar jangka pendek. Manajer investasi nantinya diharapkan dapat menggunakan platform tersebut dengan mengeluarkan berbagai instrumen.

    "Sekarang kalau tidak melalui regulated market sangat sulit, misalnya individu asuransi dijual lewat perbankan, apa bisa dipantau? Exposure terlalu besar. Ini banyak hal-hal yang harus kita betulkan, bukan hanya asuransi, asuransinya jelas harus benchmark ke perbankan," tuturnya.

    Pelaku industri asuransi meyakini kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya tak akan memengaruhi kinerja industri asuransi jiwa. Bahkan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sebelumnya menyatakan bahwa kasus tersebut tidak mewakili industri asuransi jiwa secara keseluruhan.

    "Menurut saya, dampak kasus Jiwasraya hanya sementara. Dengan upaya yang sedang dan akan dilakukan OJK, AAJI dan masing-masing perusahaan asuransi jiwa, kondisi akan membaik dan tetap bisa tumbuh tahun ini," kata Direktur Utama Bhinneka Life Wiroyo Karsono di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.

    Keyakinan Wiroyo sejalan dengan pertumbuhan kinerja industri asuransi yang tetap positif di 2019. Data OJK sepanjang 2019 mencatat premi asuransi komersial terkumpul mencapai Rp281,2 triliun atau tumbuh delapan persen (yoy), dengan premi asuransi jiwa Rp179,1 triliun serta premi asuransi umum/reasuransi sebesar Rp102,1 triliun.

    Hal ini didukung permodalan industri asuransi yang terlihat dari Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 345,35 persen dan 789,37 persen, lebih tinggi dari threshold 120 persen.

    Demikian pula aset industri asuransi (asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi dan asuransi wajib) juga tumbuh positif 5,91 persen (yoy) dari Rp862,8 triliun pada 2018 menjadi Rp913,8 triliun pada Desember 2019. Jika ditambah dengan BPJS menjadi Rp1.370,4 triliun. Sementara nilai aset asuransi Jiwasraya tercatat sebesar Rp22,03 triliun atau hanya sekitar 1,6 persen dari total aset industri asuransi.

    Ke depan, kolaborasi antarpihak baik pelaku usaha, pemerintah, asosiasi dan regulator menjadi hal penting agar kasus serupa tidak berulang kembali. Untuk itu, Wiroyo mendukung upaya regulator dalam mempercepat reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

    "Mendukung penuh, pasti tujuannya meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk asuransi jiwa, yang memang sangat penting bagi tiap keluarga. Dan untuk perlindungan nasabah, antara lain pembentukan Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP)," ungkapnya.

    Senada dengan Wiroyo, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim juga mengapresiasi langkah OJK untuk melakukan reformasi IKNB. Bahkan, kalau bisa reformasi IKNB ini dapat diselesaikan tahun ini

    "Saya setuju kalau OJK untuk reformasi non bank secepatnya. Reformasi IKNB harus dipercepat kalau perlu dalam setahun ini selesai semua aturan. Mungkin (aturan) dari perbankan bisa langsung didesain, bisa diimplementasikan," pungkas dia.

    Sejak 2018 lalu, OJK telah melakukan berbagai reformasi di bidang IKNB yang meliputi reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi, dan reformasi infrastruktur. Rencananya reformasi di sektor IKNB ini akan selesai pada 2022.  




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id