BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi untuk Masalah Hukum

    Eko Nordiansyah - 29 Maret 2019 12:12 WIB
    BPJS Kesehatan Gandeng Kejaksaan Tinggi untuk Masalah Hukum
    Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
    Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini dimaksudkan agar memantapkan implementasi tata kelola yang baik dan bersih dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

    Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Warih Sadono. Kerja sama juga dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jabodetabek, serta Kantor Cabang BPJS Kesehatan se-wilayah DKI Jakarta dengan Kejaksaan Negeri masing-masing wilayah Jakarta.

    Bayu mengatakan, kerja sama ini merupakan upaya BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan segala permasalahan hukum yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Kesepakatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

    "Sebagai penyelenggara jaminan sosial, tentu ada potensi timbul permasalahan hukum yang timbul dari klien, mitra kerja, peserta atau bahkan pihak eksternal. Karena itu, kami juga membutuhkan bantuan hukum dari pihak yang kompeten,” kata Bayu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 29 Maret 2019.

    Menurut Bayu, kesepakatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tugas para pihak dalam menyelesaikan persoalan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta konsultasi hukum sesuai kebutuhan BPJS Kesehatan.

    Dirinya menambahkan, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha, baik di dalam maupun luar pengadilan. Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat menjadi lembaga yang memiliki reputasi clean governance.

    "Kami juga berharap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga dapat ikut mendorong badan usaha di Jakarta untuk segera menuntaskan kewajibannya untuk mendaftarkan entitas, pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS," ungkapnya.

    Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga masuk dalam 27 instansi tercepat yang telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) 100 persen. Hal ini pun mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, langkah BPJS Kesehatan itu mesti dicontoh institusi lainnya.

    "Prinsipnya kami selalu mengedepankan prinsip transparansi, termasuk dalam hal melaporkan harta kekayaan. Bagi kami, integritas adalah suatu budaya organisasi yang dijunjung tinggi setiap Duta BPJS Kesehatan," pungkas dia.

    Sampai dengan Februari 2019, terdapat 270.042 badan usaha yang sudah terdaftar dalam Program JKN-KIS. Saat ini jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 218.904.591 jiwa atau 82,64 persen dari total penduduk Indonesia.

    Dalam memberikan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.052 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang mencakup Puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi. BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.222 rumah sakit, 234 klinik utama, 625 apotek PRB - kronis, dan 1.083 optik.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id