Swasta Ditawarkan Garap Infrastruktur di Ibu Kota Baru

    Desi Angriani - 06 November 2019 18:15 WIB
    Swasta Ditawarkan Garap Infrastruktur di Ibu Kota Baru
    Ilustrasi. FOTO: dok MI.
    Jakarta: Pemerintah menawarkan pembangunan infrastruktur jalan, jalan tol dan perumahan ke pihak swasta. Pasalnya, pemindahan ibu kota baru ditaksir menghabiskan Rp466 triliun.

    Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D Heripoerwanto mengatakan pembiayaan infrastruktur ibu kota baru tidak akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, mayoritas pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR ditawarkan ke swasta.

    "Kalau di sektor PUPR hampir semua kewenangan ditawarkan ke swasta. Jalan tol, non-tol, perumahan, kalau menjadi tanggung jawab kita, semua akan ditawarkan," ujarnya dalam acara pembukaan konstruksi Indonesia 2019 di Hall B JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Menurutnya, investor lokal dan luar negeri sudah menyatakan minat berpartisipasi pada proyek pemindahan ibu kota Indonesia. Misalnya, Malaysia tertarik berinvestasi dalam proyek sumber air dan Singapura dalam proyek sustainable management.

    "Ada beberapa investor yang berinisiatif tapi juga enggak secara spesifik, sumber daya air, jalan, keciptakaryaan dan tawaran itu sudah," beber dia.

    Adapun penanaman modal di ibu kota baru diawali dengan tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi dan berakhir pada tahapan konstruksi. Namun demikian, proyek yang ditawarkan tersebut masih menunggu rampungnya desain ibu kota baru.

    "Nanti riil infrastruktur yang ditawarkan pemerintah itu akan menunggu basic design dan sayembara ini selesai," pungkas dia.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya mengumumkan ibu kota negara baru di dua wilayah di Kalimantan Timur. Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertageara, Kalimantan Timur.

    Kalimantan Timur dipilih karena paling minimial memiliki risiko bencana. Terutama, banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, dan longsor.

    Pemindahan ibu kota negara baru membutuhkan Rp466 triliun. Sebanyak 19 persen diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana dikeluarkan berdasarkan skema kerja sama pengelolaan aset ibu kota baru dan DKI Jakarta.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id