MAGHRIB 17:47

    Untuk Jakarta dan sekitarnya

    IMSAK 04:26
    SUBUH 04:36
    DZUHUR 11:53
    ASHAR 15:14
    ISYA 19:00

    Download Jadwal Imsakiyah

    Pemerintah Gandeng Kuasa Hukum Hadapi Diskriminasi Sawit Uni Eropa

    Eko Nordiansyah - 18 April 2019 18:05 WIB
    Pemerintah Gandeng Kuasa Hukum Hadapi Diskriminasi Sawit Uni Eropa
    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
    Jakarta: Pemerintah akan membentuk tim khusus yang akan menghadapi permasalahan diksriminasi produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa. Tim akan berisi kementerian/lembaga, pelaku usaha, hingga kuasa hukum demi melawan diskriminasi sawit.

    Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan pembentukan tim ini merupakan hasil dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Brussels Belgia beberapa waktu lalu.
    "Nanti kita akan ada tim ini karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitian khusus. Akan ada aturan Kemenko (Perekonomian) untuk menetapkan siapa-siapa, task force lah istilahnya," kata dia ditemui usai rakor di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2019.

    Meski begitu, tim ini baru akan dibentuk sebagai antisipasi jika Delegated Act benar-benar diresmikan oleh Komisi Uni Eropa. Dirinya menambahkan, tim ini akan bekerja setelah upaya melawan kampanye Uni Eropa untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan.

    "Kita akan menunggu dulu, kita masih menunggu dua Delegated Act di-publish secara resmi dan itu perkiraan 15 Mei. Setelah itu di-publish tapi kita sudah lakukan persiapan-persiapan," jelas dia.

    Oke menyebut, ada sekitar lima kuasa hukum dari berbagai negara yang akan bekerja sama dengan pemerintah. Setelah itu, pemerintah akan mempelajari apa yang bisa digugat dari keputusan yang diambil oleh Uni Eropa.

    Indonesia bersama dengan Malaysia sebagai anggota negara-negara penghasil minyak kelapa sawit (CPOPC) sudah menyampaikan keberatannya kepada Uni Eropa. Bahkan CPOPC mengajak Kolombia sebagai negara pengamat guna menghadapi Komisi, Parlemen, dan Dewan Uni Eropa.

    Anggota CPOPC menilai The Delegated Act sebagai kompromi politik di Uni Eropa. Hal itu dilakukan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari (sun flower) dan rapeseed maupun minyak nabati lainnya di Eropa seperti soya bean oil.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id