Pro Kontra Pembentukan Pansus Jiwasraya

    Suci Sedya Utami - 14 Januari 2020 11:41 WIB
    Pro Kontra Pembentukan Pansus Jiwasraya
    Asuransi Jiwasraya. Foto : MI/RAMDANI. Asuransi Jiwasraya. Foto : MI/RAMDANI.
    Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak keberatan dengan rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun kementerian lebih mengutamakan agar bisa menarik investor terlebih dahulu.

    Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan saat ini kementerian tengah berupaya untuk mencarikan investor yang bisa menyuntikkan dana pada Jiwasraya. Arya menjelaskan apabila ada Pansus, dikhawatirkan investor nantinya akan memilih menunggu (wait and see) hingga Pansus selesai kemudian baru berkomitmen dalam mengucurkan modal bagi perusahaan asuransi pelat merah itu.

    Padahal, kata Arya, saat ini yang paling mendesak yakni mengembalikan dana atau klaim nasabah. Jika ingin mengembalikan dana secara cepat, maka yang lebih dahulu diutamakan yakni mendatangkan investor.

    "Kalau misalnya investor masuk menunggu selesainya politik (Pansus), siapa yang dirugikan? Ya nasabah. Apakah nasabah mau menunggu Pansus selesai atau nasabah mau dananya kembali cepat, pilihannya seperti itu," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

    Namun, jika DPR bisa meyakinkan dibentuknya pansus kepada investor sehingga klaim nasabah asuransi bisa dikembalikan dengan cepat, maka Kementerian BUMN tidak masalah. Dia menegaskan kementerian tetap sepakat yang utama yakni mengembalikan dana nasabah dengan cepat.

    Lebih jauh, Arya mengatakan kasus Jiwasraya berbeda dengan kasus gagal bayar Bank Century. Bank Century diselamatkan dengan dana talangan, sedangkan pemerintah mengatakan tidak akan mengucurkan dana talangan untuk Jiwasraya.

    "Ini lebih kepada persoalan bisnis, jadi biarkanlah kami bekerja percaya kami, bagaimana mengembalikan. Kami urusannya beres-beresin," jelas Arya.

    Sebelumnya DPR menilai pembentukan pansus Jiwasraya mendesak. Pembentukan pansus buat membantu korban.
     
    "Apakah ada yang bisa diselamatkan dan lalu kemudian solusinya bagaimana karena kan ini uang masyarakat banyak," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

    Di sisi lain, nasabah Jiwasraya Budi Setiyono menolak pembentukkan Pansus didasarkan pada trauma kasus Bank Century yang hingga kini tidak menemui kejelasan dan malah menelantarkan kepentingan nasabah, lantaran banyak nasabah yang tidak dibayar.
     
    "Yang ada Pansus hanya membuat gaduh dan tidak menjamin pengembalian uang kami. Kami trauma dengan pansus Century yang akhirnya uang nasabah tidak kembali," kata Budi.
     
    Mengenai penolakan terhadap pembentukkan Pansus Jiwasraya, Budi bilang sudah seyogyanya jajaran DPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan Kejaksaan dalam mengawal upaya penyelamatan Jiwasraya. Bukan malah menjadikan kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp13,7 triliun ini sebagai komoditas politik.

    “Saya harap kasus Jiwasraya tidak digoreng ke politik karena di beberapa kesempatan sudah jelas kok siapa yang korupsi di sini. Tinggal ditindak saja! Jadi kami harap agar kasus Jiwasraya bisa ditangani secara efektif agar uang kami kembali," ungkap Budi.

    Dasco menyebut kerugian kasus gagal bayar ini mencapai Rp13 triliun. Ini lebih besar dari skandal kasus bailout Bank Century.

    Politikus Gerindra itu meminta keinginan anggota dewan membantu menyelesaikan kasus Jiwasraya tak ditarik ke alasan politis. "Tapi kewajiban kami yang diamanatkan konstituen menelusuri dan mencari tahu," tutur dia.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id