comscore

Realisasi PEN Sudah 71,8%, Capai Rp535,38 Triliun

Eko Nordiansyah - 28 Desember 2021 09:24 WIB
Realisasi PEN Sudah 71,8%, Capai Rp535,38 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan
Jakarta: Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 24 Desember 2021 baru sebesar Rp535,38 triliun atau 71,88 persen dari pagu. Sebagian besar program PEN tersebut disalurkan melalui mekanisme belanja negara dari APBN, yang ditangani Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan kunjungan kerja serta pemantauan terhadap proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 dalam rangka pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Jakarta VII. KPPN Jakarta VII merupakan KPPN yang melakukan pencairan anggaran PEN terbesar di seluruh Indonesia.
"Hal tersebut karena sebagian besar program PEN dikelola secara terpusat, sehingga pencairan belanja APBN dilakukan ke rekening unit kerja pada kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga sebelum kemudian disalurkan ke penerima bantuan atau insentif," kata dia, dalam keterangan resminya, Selasa, 28 Desember 2021.

KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta secara khusus memegang peran strategis karena Rp2.166 triliun atau 77,8 persen dari total alokasi belanja APBN 2021 dikelola di sini. Pada Desember ini, rata-rata Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses KPPN lingkup DKI Jakarta mencapai 6.900 dokumen per hari, jauh meningkat dibandingkan biasanya sekitar 3.700 SPM per hari.

Pada 2021, APBN melanjutkan fungsinya dalam kebijakan countercyclical dalam penanganan pandemi covid-19 berikut dampaknya di berbagai bidang. Dalam mengatasi dampak pandemi, pemerintah merancang dan melaksanakan program PEN dalam lima klaster, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Program Prioritas, Dukungan UMKM dan Korporasi, serta Insentif Usaha.

Program PEN diwujudkan antara lain dalam bentuk pencegahan dan penanganan pasien lewat testing, penggantian klaim pasien, obat-obatan covid-19, sarana dan prasarana seperti oksigen dan alat pelindung diri, RS Darurat, dan vaksinasi, bantuan sosial seperti PKH, bantuan sembako, hingga Kartu Prakerja.

Memberikan diskon listrik

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon listrik, Bantuan langsung Tunai (BLT) Desa, BSU, dan subsidi kuota internet; program padat karya, dukungan pariwisata dan ketahanan pangan; subsidi bunga untuk UMKM, Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), bantuan untuk pedagang kaki lima dan pemilik warung, insentif PPh pasal 21, PPh Final, serta PPN sewa outlet.

"APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja. Instrumen ini harus kita jaga dan kita terus kelola dengan amanah dan baik, penuh integritas dan profesionalisme dalam melayani," pungkas dia.

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id