Pengamat: Simplifikasi Cukai Merugikan Pemerintah

    Husen Miftahudin - 03 Agustus 2020 13:45 WIB
    Pengamat: Simplifikasi Cukai Merugikan Pemerintah
    Ilustrasi industri rokok. Foto: Antara/Seno
    Jakarta: Rencana penerapan simplifikasi (penyederhanaan) penarikan cukai pada 2021 dinilai merugikan pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Selain akan mengurangi pendapatan negara dari cukai rokok, konsumsi rokok ilegal mengalami peningkatan, perusahaan rokok skala kecil dan menengah bakal berguguran, jutaan petani tembakau dan buruh industri rokok akan kehilangan pekerjaan.

    Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya Malang Candra Fajri Ananda mengatakan pemerintah seharusnya tetap mempertahankan tata cara penarikan cukai yang selama ini sudah berlangsung dan memenuhi target. Jika penarikan cukai rokok disederhanakan dari 10 tier menjadi tiga tier, kemungkinan besar akan mematikan pabrik rokok kecil dan menengah dan hanya menyisakan sekitar tiga perusahaan rokok besar.

    "Jika perusahaan atau pabrikan rokok hanya tersisa sekitar tiga atau empat perusahaan, jelas akan mengurangi pembelian tembakau dari para petani dan akan merugikan petani kita. Sebaliknya, pemerintah juga dirugikan karena cukai dan pajak-pajak lainnya yang ditarik dari perusahaan rokok akan semakin berkurang. Otomatis, pendapatan pemerintah dari cukai rokok akan berkurang drastis jika simplifikasi dilakukan," ujar Candra dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 3 Agustus 2020.

    Menurutnya, kenaikan cukai rokok yang tinggi pada 2019 lalu mengakibatkan tembakau petani banyak yang tidak terserap industri rokok. Kondisi itu bakal tambah parah jika pemerintah bersikukuh untuk tetap menerapkan simplifikasi penarikan cukai rokok pada 2021 yang menyebabkan banyak pabrik rokok berguguran.

    "Jika simplifikasi diterapkan, pabrik rokok kelas menengah dan kecil yang selama ini memproduksi rokok kretek akan mati, karena harus membayar cukai yang jauh lebih mahal dari yang biasa dia bayar selama ini. Rokok kretek yang menjadi warisan tradisi budaya nasional akan hilang, digantikan rokok putih dan rokok elektrik. Yang rugi adalah petani tembakau nasional, buruh industri rokok, dan juga pemerintah karena akan kehilangan sumber pendapatan dari pajak dan cukai rokok," ungkap Candra.

    Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahmihudin menambahkan bergugurannya perusahaan atau pabrik rokok menengah dan kecil ditambah dengan kenaikan cukai rokok membuat harga rokok menjadi mahal. Jika harga rokok mahal, hal ini berakibat masyarakat akan beralih ke rokok murah.

    "Jangan berharap pemerintah akan mendapatkan pendapatan yang banyak dari cukai rokok yang sudah disimplifikasi. Justru dengan simplifikasi, apabila pabrik-pabrik rokok tutup dan hanya tersisa tiga, maka masyarakat akan beralih ke rokok ilegal atau rokok murah. Pendapatan pemerintah dari cukai rokok juga akan berkurang drastis," tuturnya.

    Bila demikian, maka kondisi ini akan mendorong munculnya perokok pemula di kalangan remaja. Sebab harga rokok yang beredar di masyarakat terlampau murah dan ilegal, sehingga bisa dijangkau kantong mereka

    "Kenaikan cukai rokok 2019 misalnya yang telah menyebabkan harga rokok sangat tinggi. Masyarakat di beberapa provinsi seperti NTB, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, banyak yang beralih ke rokok produksi rumahan yang harga per bungkusnya hanya Rp3.000 sampai Rp5.000 dengan isi 16 batang. Kondisi ini menjadi salah satu sebab munculnya perokok-perokok pemula di kalangan remaja," tukasnya.

    Jika ini dipaksakan, sebut Sahmihudin, maka pemerintah harus menanggung dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan petani tembakau dan buruh rokok. Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, pemerintah akan mengalami kesulitan menyediakan lapangan kerja pengganti industri rokok.

    "Jika pemerintah belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan pengganti bagi jutaan tenaga kerja industri rokok namun sudah mematikan industri hasil tembakau, pasti akan mendapatkan protes bertubi-tubi dari jutaan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Jika belum ada, jangan mematikan industri hasil tembakau nasional. Industri hasil tembakau nasional yang bernilai strategis harus dilindungi," tegas dia.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id