Alasan Pemerintah Pajaki Sembako hingga Sekolah, Gara-gara Tarif PPN RI Rendah

    Husen Miftahudin - 14 Juni 2021 18:00 WIB
    Alasan Pemerintah Pajaki Sembako hingga Sekolah, Gara-gara Tarif PPN RI Rendah
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako hingga sekolah guna meningkatkan penerimaan negara di tengah pandemi covid-19. Maklum, PPN merupakan salah satu instrumen dominan dalam struktur penerimaan pajak.

    "Ini menjadi bahan diskusi pemerintah untuk melihat apakah kita bisa menggunakan salah satu opsi PPN sebagai salah satu respons untuk menghadapi situasi yang ada saat ini mengingat penerimaan dari PPN ini cukup dominan di dalam struktur penerimaan pajak saat ini, yaitu kurang lebih 42 persen dari total keseluruhan struktur penerimaan kita," ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 14 Juni 2021.

     



    Adapun pemerintah melakukan perubahan kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pemerintah mengatur ulang ketentuan tarif PPN dengan mengubah tarif PPN menjadi 12 persen dari yang saat ini berlaku sebesar 10 persen.

    Neilmaldrin kemudian menjelaskan latar belakang perubahan ketentuan PPN. Dia bilang, hal tersebut karena distorsi ekonomi akibat adanya tax incidence, sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor.

    "Dengan dia (produk dalam negeri) bukan tergolong barang bukan kena pajak, sehingga pajak masukan tidak bisa digulirkan. Kondisi itu justru malah menambah biaya daripada harga barang tersebut," paparnya.

    Dari sisi global, tarif PPN Indonesia sebesar 10 persen saat ini termasuk salah satu yang relatif rendah dibandingkan negara lain. Di negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), rata-rata tarif PPN sebesar 19 persen. Sementara rata-rata tarif PPN untuk Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS) sebesar 17 persen.

    Di sisi lain, langkah DJP yang akan menerapkan kebijakan multi tarif PPN karena melihat sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan ini di mana kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan membayar atau ability to pay atas barang/jasa kena pajak tertentu akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

    "Sementara barang/jasa kena pajak yang dikonsumsi masyarakat banyak akan diberikan tarif PPN lebih rendah dari tarif normal, dan bagi masyarakat kecil tentunya akan dikompensasi dengan pemberian subsidi," urai dia.

    Neilmaldrin kembali memaparkan bahwa C-Efficiency PPN Indonesia saat ini hanya sebesar 0,6 persen atau 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Sementara Singapura, Thailand, dan Vietnam sudah lebih tinggi yakni mencapai 0,8 persen atau 80 persen.

    "Jadi artinya kondisi saat ini PPN yang ada di Indonesia ini baru terkumpul sebesar 60 persen. Tentu kita mencoba untuk bagaimana memperbaiki, baik dari sisi administrasi, keadilan, dan juga dari sisi regulasi," pungkas Neilmaldrin.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id