Kebijakan Cukai Dinilai Perlu Akomodir Semua Kepentingan

    Eko Nordiansyah - 23 Agustus 2020 17:09 WIB
    Kebijakan Cukai Dinilai Perlu Akomodir Semua Kepentingan
    Ilustrasi industri rokok. Foto: Antara/Seno
    Jakarta: Rencana pemerintah yang akan kembali menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok pada 2021 masih menjadi polemik. Pasalnya hal tersebut dinilai bisa berdampak terutama untuk Industri Hasil Tembakau (IHT) dan para petani.

    Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun atau meningkat 3,6 persen dibandingkan outlook tahun ini. Pada RAPBN 2021, penerimaan cukai ditargetkan terdiri atas cukai hasil tembahau (CHT) sebesar Rp172,75 triliun, sisanya ditargetkan pada pendapatan cukai MMEA, cukai EA, dan penerimaan cukai lainnya sebesar Rp 5,71 triliun.

    Menanggapi hal ini, Bupati Temanggung M Al Khadziq, mengatakan bahwa daerahnya sebagai penghasil tembakau, terdapat sekitar 55 ribu petani yang terdampak dari rencana kenaikan cukai tersebut. Bahkan Ia menyebut bahwa bulan ini petani masih menahan hasil panennya karena harga tembakau masih sangat rendah.

    "Saat ini Temanggung lagi panen, namun ini belum ramai, karena harganya belum memuaskan masyarakat. Ini karena harga tembakau di bawah harga ketentuan," kata dia dalam webinar 'Mengakhiri Polemik Kebijakan Cukai' di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2020.

    Khadziq mengatakan harga tembakau di petani terus menurun karena selama cukai terus dinaikkan oleh pemerintah, maka pihak industri akan terus menekan biaya bahan baku, yang mana itu adalah tembakau. Pasalnya sangat kecil kemungkinan untuk industri bisa menekan produksi atau tenaga kerja karena ada undang-undangnya.

    Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto menyebut apa yang disampaikan Bupati Temanggung sebenarnya mencerminkan banyak kepentingan. Menurutnya ada kepentingan kesehatan maupun industri dalam menerapkan tarif cukai ini, sehingga tidak mudah karena selalu ada empat pilar utama yang mendasarinya.

    Empat pilar kebijakan cukai tersebut diantaranya, pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan peredaran rokok ilegal. Nirwala bilang, keempat pilar itu mencerminkan banyak kepentingan baik kesehatan, industri, pertanian, dan tenaga kerja. Namun begitu, Kementerian Keuangan tetap menjaga agar semua kepentingan ini mampu diakomodir meski mengalami kesulitan.

    "Inilah sulitnya kementerian keuangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perindustrian. Di sisi lain kementerian keuangan juga harus mencari uang. Jadi gimana mengharmoniskan kepentingan tadi. Kesehatan misalnya, konsumsi rokok harus turun, tapi juga disisi lain industri harus hidup, karena ada kepentingan dengan pertanian, tenaga kerja, bagaimana. Jadi kita harus menjaga resultan tadi," jelas dia.

    Nirwala menegaskan bahwa realisasi penerimaan cukai, hampir setiap tahunnya selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan di APBN. Pada 2017 lalu capaian target realisasi mencapai 100,2 persen, sedangkan pada 2019 capaian target realisasi naik mencapai 103,8 persen. Pencapaian target itu berhasil ditorehkan juga pada saat pandemi seperti saat ini.

    "Kontribusi penerimaan cukai paling besar, masih dipegang oleh industri rokok, sebanyak 61,4 persen atau sebesar Rp200 triliun. Jika kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Indonesia menjadi nomor satu kontribusi cukai rokok, kemudian dilanjutkan dengan Filipina sebesar 4,62 persen," ucapnya.

    Kendati demikian Peneliti Universitas Padjajaran Bandung Satriya Wibawa menilai masih ada celah dalam aturan kenaikan cukai pemerintah. Ia melihat, manfaat positif dari kenaikan cukai tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152 sifatnya hanya jangka pendek, sedangkan secara jangka panjang akan memberatkan.

    "Tidak tercapainya tujuan pada aturan tersebut akan menimbulkan gejolak sosial yang besar. Karena yang terdampak adalah masyarakat menengah ke bawah. Lalu kemudian IHT adalah hal yang sangat kompleks sehingga kita tidak bisa mengabaikan bahwa harga di sini tidak sesuai dengan daya beli masyarakat. Karena konsumsi industri tembakau kita ya di dalam negeri bukan di luar negeri. Ini akan mengakibatkan pengurangan pekerja di beberapa industri," tegasnya.

    Satriya mengharapkan peta jalan atau road map Industri Hasil Tembakau ini disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait, tanpa ada ego sektoral di tiap kementerian. Targetnya apa dan alatnya dipersiapkan bersama sehingga tahu apa yang menjadi tujuan dan prioritas.

    Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menegaskan, IHT adalah industri yang sangat strategis yang mempunyai mata rantai industri yang tidak sedikit. IHT ini selalu bersingunggan dengan berbagai kepentingan, dari petani sampai pemerintah, dan juga dari sisi kesehatan.

    Ia juga menyoroti sektor hulu IHT yang juga semakin tertekan karena ada serangan dari tembakau impor. Untuk itu ia berharap pemerintah lebih serius mengurusi industri ini karena di sisi lain pemerintah menerima hasil yang cukup besar dari cukai ini.


    "Sehingga harusnya ada roadmap besar secara keseluruhan. Ini tahapan goalnya seperti apa, dan ini harus berjalan konsisten dan jangan dari satu sektor saja. Kemudian sejalan dengan peran strategis ini, industri ini tantangannya juga makin beragam. Selain menghadapai kebijakan cukai yang dinamis, kemudian ada tantangan seperti rokok ilegal," pungkas dia.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id