comscore

Potensi Pajak Aset Kripto Tembus Rp1 Triliun, Kok Bisa?

Eko Nordiansyah - 06 April 2022 14:31 WIB
Potensi Pajak Aset Kripto Tembus Rp1 Triliun, Kok Bisa?
Ilustrasi aset kripto - - Foto: AFP/ Ina Fasbender
Jakarta: Pemerintah akan mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto di Indonesia mulai 1 Mei 2022. Pengenaan pajak ini dilakukan mengingat potensi penerimaannya mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kepala Subdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Bonarsius Sipayung mengatakan, besarnya potensi pajak ini didasarkan pada total transaksi aset kripto yang mencapai Rp850 triliun selama 2020 lalu.

"Untuk potensinya, berdasarkan data yang kita peroleh pada 2020 total transaksi kripto di Indonesia ini Rp850 triliun. Berarti dikali 0,2 ya sekitar hampir Rp1 triliun sekian," katanya dalam media briefing, Rabu, 6 April 2022.

Ia pun memastikan, pengenaan pajak tidak hanya dilakukan kepada pihak yang memfasilitasi perdagangan aset kripto baik di dalam maupun luar negeri. Upaya ini dilakukan agar menimbulkan asas keadilan kepada setiap pelaku usaha yang bermain di dalamnya.

"Kalau kita bicara pihak-pihak lain ini luas. Pihak lain ini mencakup marketplace dalam negeri bisa juga marketplace luar negeri. Cuma tentunya untuk luar negeri kita sudah punya benchmark. Jadi memang kita akan jaga equal treatment," ungkapnya.

Adapun PPN yang terutang atas perdagangan kripto dipungut adalah sebesar 0,11 persen dikali dengan nilai transaksi untuk pedagang yang terdaftar di Bappebti, serta 0,22 persen dikali dengan nilai transaksi untuk pedagang yang tidak terdaftar di Bappebti.

Selain itu, tarif PPh bagi penjual aset kripto dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1 persen dari nilai transaksi untuk yang terdaftar, dan 0,2 persen dari nilai transaksi untuk selain yang terdaftar. Penambang aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1 persen dari nilai transaksi.

Kemudian untuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atas penyelenggaraan perdagangan kripto dikenai PPh dengan tarif umum, atas transaksi aset kripto dikenai PPh 22 final 0,1 persen dari nilai transaksi.

"Makanya ketika kita mengatur pun tarifnya kecil sekali. Tarifnya 0,1 dan 0,11 kalau ditambah hanya 0,21, kalau diluar Bappebti ya berarti 0,42, kira-kira seperti itu. Ini saya kira fair kalau tadi dibilang di luar negeri juga lazim, jadi normal-normal saja," pungkas dia.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id