PPnBM Mobil Listrik 0%, Lamborghini Tetap 125%

    Eko Nordiansyah - 11 Maret 2019 19:02 WIB
    PPnBM Mobil Listrik 0%, Lamborghini Tetap 125%
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: MI/Ramdani)
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan insentif bagi pengembangan mobil ramah lingkungan. Salah satunya dengan memberikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar nol persen untuk mobil listrik.

    "Kami sampaikan program ini, bentuk insentif yang listrik bisa PPnBM nol persen," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI, DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019.
    Dirinya menjelaskan, skema baru PPnBM akan memberikan insentif bagi kendaraan roda empat yang rendah emisi karbonnya, mobil listrik, hingga flexy engine. Sebelumnya insentif hanya diberikan untuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) atau LCGC.

    "Dalam mendesain ini, skema baru kapasitas mesin (cc) itu mengenai masalah keadilan, sebetulnya secara implisit sudah dipertimbangkan. Kalau cc mesin besar, dia emisi makin tinggi dia tarif tinggi, emisi kecil maka tarif lebih rendah," jelas dia.

    Dalam skema baru PPnBM, tarif diberlakukan antara nol sampai dengan 70 persen. Penetapan tarif akan disesuaikan di atas 3.000 cc dan di bawah 3.000 cc, termasuk mempertimbangkan emisi yang rendah tanpa membedakan jenis antara jenis sedan ataupun nonsedan.

    Sri Mulyani mengatakan tetap ada pengecualian untuk beberapa jenis kendaraan roda empat tertentu. Pastinya pemerintah akan melihat aspek keadilan dalam mengenakan tarif PPnBM yang akan berlaku pada 2021.

    "Kalau mobil yang sangat besar atau sangat mewah, tetap memberikan (tarif PPnBM) 125 persen, Lamborghini dan lain-lain yang tidak perlu diturunkan karena efek persepsi dan keadilan," jelasnya.

    Pemerintah sebelumnya mengusulkan perubahan skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan roda empat atau mobil. Pasalnya skema pengenaan PPnBM yang saat ini dibebankan berdasarkan kapasitas mesin.

    Usulan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada Komisi XI DPR RI. Konsultasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Penjualan Barang Mewah.

    Sri Mulyani menjelaskan usulan harmonisasi PPnBM ini didasari oleh rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri sepanjang 2017 hingga 2018.


    Dirinya menambahkan pengelompokan kendaraan penumpang berdasarkan sistem penggerak yakni 4×2 dan 4×4. Tak hanya itu, pengenaan PPnBM juga didasarkan pada jumlah penumpang yakni untuk mobil jenis sedan, mobil kurang dari 10 penumpang, dan kendaraan roda empat untuk 10 sampai 15 penumpang.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id