Pemerintah Realokasi Anggaran Program PEN, Begini Rinciannya

    Eko Nordiansyah - 09 November 2020 18:27 WIB
    Pemerintah Realokasi Anggaran Program PEN, Begini Rinciannya
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: MI/Erlangga
    Jakarta: Pemerintah melakukan realokasi anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengoptimalisasi program yang ada. Perubahan pos anggaran ini tidak mengubah pagu yang disediakan untuk program PEN yaitu mencapai RP695,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi apabila ada program PEN yang tidak bisa dieksekusi. Dari situ, pemerintah akan memetakan apakah program tetap dijalankan atau dilakukan penyesuaian.

    "Kita juga terus mengikuti program-program di bidang kesehatan seperti vaksinasi, kebutuhannya masih dalam tahap awal untuk diestimasi berapa kebutuhannya. Maka kami melakukan pencadangan dari sisi APBN," kata dia dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin, 9 November 2020.

    Untuk anggaran kesehatan, jumlahnya meningkat jadi Rp97,26 triliun dari Rp87,55 triliun. Alokasinya untuk belanja penanganan covid-19 Rp45,23 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp6,63 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp60 miliar, bantuan iuran JKN Rp4,11 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, dan cadangan program vaksinasi dan Perlinsos 2021 (SILPA 2020 yang di-earmark) Rp29,23 triliun.

    Kemudian anggaran perlindungan sosial juga meningkat dari Rp203,9 triliun menjadi Rp234,33 triliun. Anggaran terdiri untuk PKH dan bantuan beras PKH Rp41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp11,62 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun.

    Anggaran perlindungan sosial juga termasuk bantuan subsidi gaji Kemenaker Rp29,85 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp2,94 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp2,08 triliun, subsidi kuota internet Kemendikbud Rp5,5 triliun, dan bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru Kemenag Rp1,16 triliun.

    Lalu anggaran sektoral K/L Pemda mengalami penyesuaian dari Rp106,11 triliun menjadi Rp65,97 triliun. Ini terdiri dari program padat karya K/L Rp17,84 triliun, insentif perumahan Rp540 miliar, hibah pariwisata Rp3,3 triliun, pariwisata K/L Rp570 miliar, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp7,29 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp20 triliun.

    Masih untuk sektoral K/L dan pemda, ada bantuan pesantren Rp2,61 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,59 triliun, dampak covid bidang ketenagakerjaan Rp520 miliar, peta peluang investasi di BKPM Rp80 miliar, dai bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp40 miliar, perluasan PEN Kementan Rp1,67 triliun, food estate dan lingkungan hidup Rp4,54 triliun, komunikasi publik PEN Kominfo Rp320 triliun, tambahan PEN Kementerian ATR/BPN Rp50 miliar, dan tambahan sertifikasi TKDN Rp10 miliar.

    Anggaran dukungan UMKM turun menjadi Rp114,81 triliun dari Rp123,46 triliun. Anggarannya terdiri dari subsidi bunga Rp13,43 triliun, penempatan dana di bank dan koperasi Rp66,99 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp3,2 triliun, PPh Final Ditanggung Pemerintah Rp1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB KUMKM Rp1,29 triliun, dan bantuan presiden produktif usaha mikro Rp28,81 triliun.

    Selanjutnya, anggaran pembiayaan korporasi naik dari Rp53,57 triliun menjadi Rp62,22 triliun, yang terdiri dari PMN BUMN Rp24,07 triliun, pemberian pinjaman investasi kepada BUMN Rp19,65 triliun, penjaminan kredit korporasi Rp3,5 triliun, dan pembiayaan Sovereign wealth fund (SWF) Rp15 triliun.

    Terakhir, insentif usaha menjadi satu-satunya yang tidak mengalami perubahan yaitu tetap Rp120,61 triliun. Anggarannya digunakan untuk PPh 21 Ditanggung Pemerintah Rp9,73 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp13,39 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp21,59 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp7,55 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp18,78 triliun, pembebasan ketentuan minimal serta pembebasan biaya abodemen listrik Rp1,69 triliun, insentif bea masuk ditanggung pemerintah Kemenperin Rp580 miliar, dan insentif usaha lainnya Rp47,28 triliun. 

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id