2021, DJKN Bidik Penerimaan dari Aset Negara Rp4,13 Triliun

    Eko Nordiansyah - 16 April 2021 18:01 WIB
    2021, DJKN Bidik Penerimaan dari Aset Negara Rp4,13 Triliun
    Ilustrasi penerimaan negara bukan pajak - - Foto: dok MI



    Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aset negara tahun ini sebesar Rp4,13 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan PNBP yang diterima di DJKN pada tahun lalu.
     
    Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan PNBP tahun lalu mencapai Rp3,58 triliun atau tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Nilai PNBP tersebut berada di luar target imbas pandemi covid-19.
     
    "Di 2021 kita perkirakan covid tidak seperti tahun sebelumnya, sudah ada rebound perekonomian. Kita targetkan sampai Rp4,13 triliun dari PNBP DJKN dari berbagai jenis pemanfaatan BMN," katanya dalam video conference di Jakarta, Jumat, 16 April 2021.
     
    Ia menambahkan pemerintah memang mengelola BMN untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Tak hanya dari sisi penerimaan ke kas negara saja, pemanfaatan BMN juga bisa digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan publik pemerintah.
     
    "Kenapa penting? Kan kita kerja pegawai negeri, ASN kan ada alatnya, kantornya. Rumah sakitnya harus ada obatnya, harus ada sekolah, polisi harus ada mobilnya, kantornya. Ini nilai yang tadi sampai Rp6.000 triliun 2019 kemarin terakhir," ungkapnya.
     
    Pada prinsipnya, pemanfaatan BMN dapat dilakukan apabila tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi K/L, tidak mengubah status kepemilikan pada BMN yang dimanfaatkan, dapat dilakukan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan pemeliharaan BMN tersebut menjadi tanggung jawab mitra pemanfaatan.
     
    Bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap BMN yakni sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI), Kerja Sama Terbatas untuk Penyediaan Infrastruktur (Ketupi). 
     
    Masing-masing bentuk pemanfaatan memiliki ketentuan sesuai PP 28 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id