Penyederhanaan Tarif Cukai Dukung Reformasi Kebijakan Fiskal

    Eko Nordiansyah - 29 Juli 2020 22:00 WIB
    Penyederhanaan Tarif Cukai Dukung Reformasi Kebijakan Fiskal
    Ilustrasi. Foto: Antara/Seno
    Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mempertegas komitmennya untuk menjalankan kebijakan penyederhanaan tarif cukai hasil tembakau yang telah termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 melalui Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

    Melalui beleid yang juga tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tersebut diyakini dapat mengurangi ketergantungan dan mengurangi konsumsi tembakau.

    Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan anak-anak merupakan generasi bangsa yang kesejahteraan dan kesehatannya harus dilindungi termasuk dari konsumsi rokok. Arah pembangunan nasional 2020-2024 sangat jelas yakni pembangunan sumber daya manusia, dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, balita, anak sekolah, penurunan stunting, pendidikan dan lainnya.

    "Ada Perpres 18/2020 sebagai arahan baru. Dari 2020, data terakhir 9,1 persen 2018, kita mau perokok anak bisa turun ke 8,7 persen dalam beberapa tahun ke depan. Reformasi kebijakan cukai, sistem cukai diperbaiki, struktur cukai disederhanakan," kata di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.

    Selain pengendalian, kebijakan simplifikasi juga akan memberikan optimalisasi pada penerimaan negara. Namun demikian, Febrio menambahkan, perlu ada kerjasama baik antar kementerian, maupun dengan pemerintah daerah dan publik.

    “Tentang layer, intinya kita sederhanakan agar tidak banyak peredaran rokok ilegal, kepatuhan meningkat, penyederhanaan sistem administrasi, dan optimalisasi penerimaan negara,” ungkap dia.

    Sementara itu, Partner Tax Research & Training Services DDTC Bawono Kristiaji menyatakan kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok merupakan kebijakan yang seimbang untuk mencapai tujuan kesehatan, mengoptimalkan penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan memperketat pengawasan cukai tembakau.

    Hasil kajian DDTC tentang kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) ini merekomendasikan urgensi simplifikasi sebagai salah satu kebijakan berimbang, yang dapat menjawab tumpang tindih tujuan kebijakan cukai yang saat ini terjadi. Pernyataan dan hasil kajian DDTC ini juga sekaligus menjawab argumentasi yang selama ini menggambarkan simplifikasi sebagai aturan yang timpang terhadap industri karena disebut akan mengakibatkan kematian industri kecil dan terjadinya oligopoli.

    Bawono menjelaskan karut marutnya kebijakan CHT saat ini kerap menimbulkan polemik dan bersifat dilematis. Tujuan pengendalian tembakau tidak efektif karena kompleksnya struktur tarif cukai yang mengakibatkan adanya pergeseran tarif cukai dari tier atas ke bawahnya ketika terjadi peningkatan harga.

    "Jadi inilah yang sebenarnya cukup penting untuk dilakukan simplifikasi karena pemerintah jadi lebih bisa mengendalikan konsumsi," jelas dia.

    Lebih lanjut Bawono menilai bahwa saat ini Indonesia perlu mengedepankan aspek kesehatan karena berada pada krisis kesehatan. Dia menduga di kemudian hari akan ada perhatian lebih banyak pada kesehatan, dan kebijakan fiskal dapat mendorong kesehatan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan visi Jokowi untuk menciptakan SDM yang unggul.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id