8 Daerah Disuntik Rp1,857 Triliun Percepat Pemulihan Ekonomi

    M Ilham Ramadhan - 27 November 2020 09:38 WIB
    8 Daerah Disuntik Rp1,857 Triliun Percepat Pemulihan Ekonomi
    Ilustrasi. FOTO: MI/RAMDANI
    Jakarta: PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah mencairkan pengajuan pinjaman ke daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp1,86 triliun hingga 27 November 2020. Penyaluran itu diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebutkan pencairan dilakukan kepada empat provinsi dengan nilai Rp1,7 triliun dan empat kabupaten dengan nilai Rp166,3 miliar sehingga total delapan daerah senilai Rp1,86 triliun.

    "Ada delapan daerah dengan nilai total Rp1,86 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR, di Jakarta, dikutip dari Mediaindonesia.com, Jumat, 27 November 2020.

    SMI juga telah melakukan penandatanganan pinjaman PEN ke daerah bersama 19 pemda dengan nilai komitmen Rp9,87 triliun per 26 November 2020. Dari 19 daerah yang telah disetujui tersebut, Pulau Jawa masih mendominasi pinjaman dengan porsi 64 persen, Sulawesi 23 persen, Sumatra 10 persen, Maluku dan Papua dua persen, serta Bali dan Nusa Tenggara satu persen.

    "Pada minggu keempat ini direncanakan akan ada penandatanganan untuk Jawa Timur dan Maluku dengan komitmen sebesar Rp788,7 miliar," ujarnya.

    Ia memproyeksikan komitmen pinjaman daerah dalam rangka PEN untuk tahun ini hingga pekan keempat November nanti akan ada sekitar Rp10,66 triliun dari 21 daerah. Total proyeksi komitmen pinjaman daerah 2020 sebesar Rp10,66 triliun berasal dari daerah yang melakukan penandatanganan.

    Jika dirinci 10 provinsi dengan nilai Rp9,35 triliun, satu kota dengan nilai Rp60 miliar, dan 10 kabupaten senilai Rp1,24 triliun. "Sampai dengan minggu keempat diharapkan jumlah pinjamannya sekitar Rp10,659 triliun dan pencairannya sekitar Rp1,857 triliun,” jelasnya.

    Ia melanjutkan daerah yang telah mengajukan permohonan pinjaman sampai sekarang meliputi 15 provinsi dengan nilai total Rp39,62 triliun, 11 kota (Rp3,54 triliun), dan 44 kabupaten (Rp13,59 triliun) sehingga total secara keseluruhan ialah 70 daerah (Rp56,75 triliun).

    "Kita beri batasan untuk (pengajuan) 2020 pada minggu terakhir November 2020,” tegasnya.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari mempertanyakan parameter yang digunakan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam penyetujuan atas pinjaman yang diajukan daerah. Hatari merasa ada diskriminasi sehingga tidak tiap daerah bisa mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat.

    "Apa yakin PEN itu seluruhnya dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi di daerah, Pak Edwin? Tapi kalau Anda hanya berdasar informasi, itu namanya diskriminasi. Saya kasih tahu Pak Edwin, ini diskriminasi,” tutur Hatari.

    Ia mengaku gusar lantaran pinjaman yang diberikan PT SMI tidak merata. Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, misalnya, yang juga merupakan daerah pemilihan Hatari, urung mendapatkan pinjaman dari PT SMI. Sementara itu, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mendapat pinjaman Rp200 miliar dalam rangka PEN.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id