Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pagu alokasi untuk program PEN sebesar Rp372,3 triliun. Airlangga menyebut, alokasi anggaran tersebut bakal naik menjadi Rp553,08 triliun.
BERITA TERKAIT
"Kemenkeu sudah melakukan pendataan dan angka terkait dengan alokasi PEN di 2021 ini besarnya Rp553,08 triliun," katanya dalam webinar di Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.
Ia menjelaskan proyeksi alokasi anggaran PEN 2021 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang ada pada tahun lalu yakni sebesar Rp579,78 triliun. Namun, pemerintah memandang bahwa pemulihan ekonomi tahun ini membutuhkan dukungan yang sama.
"Pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan support yang sama dengan 2020, karena dilihat pandemi sampai dengan kita menyelesaikan vaksinasi satu tahun maka sebelum mencapai herd immunity, maka beberapa sektor terus harus didukung," jelas dia.
Dalam program PEN 2021, anggaran kesehatan diperkirakan mencapai Rp104,7 triliun yang terdiri dari pengadaan dan operasional vaksin covid-19, sarpras dan alkes, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS Kesehatan.
Untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan Rp150,96 triliun. Anggaran ini dibagi ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, bansos tunai, subsidi kuota, serta diskon listrik.
Selanjutnya program prioritas dialokasikan Rp141,36 triliun untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan/food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya K/L, kawasan industri, dan program prioritas lain.
Terakhir untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi disiapkan anggaran Rp156,06 triliun. Alokasi ini dibagi ke dalam subsidi bunga KUR dan non-KUR, penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, IJP UMKM dan korporasi, pembiayaan PEN lainnya, penempatan dana, serta PMN kepada BUMN.
(Des)
