Pajak Minimum Bidik Perusahaan Rugi tapi Terus Berekspansi

    Eko Nordiansyah - 12 Juni 2021 15:19 WIB
    Pajak Minimum Bidik Perusahaan Rugi tapi Terus Berekspansi
    Foto: Grafis Medcom.id



    Jakarta: Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) minimum satu persen bagi wajib pajak badan. Pengenaan pajak minimum dilakukan apabila pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang tidak melebihi satu persen dari penghasilan bruto atau merugi dikenai PPh minimum.

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, perusahaan rugi yang masuk dalam kategori pajak minimum adalah mereka yang tetap bertahan. Bahkan perusahaan bisa tetap ekspansi bisnis meskipun mengalami kerugian.

     



    "Kita mengenalkan alternatif minimum tax, perusahaan yang rugi bertahun-tahun tidak pernah untung tetapi survive, bahkan ekspansi. Dan ini multinasional, ada afiliasi dengan pemegang saham di luar negeri," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu, 12 Juni 2021.

    Prastowo menjelaskan, perusahaan yang merugi tapi tetap ekspansi ini bisa diduga melakukan transfer pricing. Artinya perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak dengan mencatatkan rugi, namun bisnisnya tetap berjalan bahkan bisa tetap ekspansi.

    "Sepertinya ini yang tidak adil, bagaimana ada perusahaan ada yang laba dan terus bayar pajak, disisi lain ada yang rugi terus memanfaatkan fasilitas Indonesia. Tapi bukan asal rugi terus dikenai pajak tapi yang rugi terus bertahun-tahun dalam waktu lama bahkan ekspansif. Dugaannya ini penghindaran pajak," ungkapnya.

    Ia menambahkan, upaya ini merupakan salah satu keberanian pemerintah yang akan diatur ulang melalui rencana revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Rencana revisi UU juga tetap memerlukan persetujuan DPR.

    "Ini yang mau kita atur. Ini juga bagian dari keberanian, ini rasanya battle yang belum pernah ada sebelumnya. Kita berani masuk, kita sodorkan kalau mau maju kita harus melakukan ini. Sehingga nanti bagaimana keputusan politik kita nanti diskusikan dengan teman-teman di DPR," pungkasnya.

    Dalam draf RUU KUP, pajak penghasilan minimum dihitung dengan tarif satu persen dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto. Pajak penghasilan minimum yang dihitung merupakan pajak penghasilan terutang pada tahun pajak dikenakannya pajak penghasilan minimum.

    Sementara itu, wajib pajak badan dengan kriteria tertentu dikecualikan dari pajak penghasilan minimum. Dalam hal terhadap wajib pajak badan dilakukan pemeriksaan, pajak penghasilan minimum diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id