Sri Mulyani Sampaikan Komitmen RI untuk Sistem Perpajakan Internasional

    Eko Nordiansyah - 16 Oktober 2021 12:31 WIB
    Sri Mulyani Sampaikan Komitmen RI untuk Sistem Perpajakan Internasional
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendukung penerapan pajak internasional yang adil. Dalam sesi 'International Taxation' di Pertemuan G20, ia menyebut, Indonesia akan terus berkolaborasi secara intensif dengan OECD/G20 Inclusive Framework on base erosion profit shifting (BEPS).

    Sri Mulyani mengatakan, Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang salah satunya mengatur tentang kerja sama dalam pemungutan pajak. Kehadiran UU ini sebagai salah satu upaya untuk merespons tren perpajakan internasional di level domestik.

     



    "Undang-undang tersebut memungkinkan partisipasi pemerintah dalam konsensus global tentang digitalisasi ekonomi yang disepakati dalam Kerangka Inklusif OECD, serta merevisi undang-undang domestik untuk menyelaraskannya dengan konsensus global," kata dia dalam keterangan resminya, Sabtu, 16 Oktober 2021.

    Ia menambahkan, UU HPP ini mengubah sejumlah ketentuan perpajakan di Indonesia, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga penerapan pajak karbon. Seluruh perubahan ini merupakan bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

    "Peraturan juga merevisi tarif PPN yang berbeda untuk setiap jenis barang dan jasa kena pajak, meningkatkan tarif PPN menjadi 11 persen pada tahun 2022 dan 12 persen pada tahun 2025, untuk mencerminkan keadilan dan mengurangi regresif. Undang-undang tersebut juga memperkenalkan Pajak Karbon sebagai langkah untuk mengendalikan peningkatan emisi gas rumah kaca," paparnya.

    Lebih lanjut, Menkeu juga menyampaikan bahwa Indonesia mengapresiasi capaian strategis Presidensi G20 Italia yang salah satunya adalah mengenai kesepakatan perpajakan digital. Bahkan dalam Presidensi G20 Italia juga menyepakati dukungan G20 untuk negara-negara rentan yang terdampak pandemi.

    Selain itu, Presidensi G20 ini juga menyepakati pembentukan Sustainable Finance Working Group (SFWG) yang menghasilkan peta jalan keuangan berkelanjutan G20, pembentukan High Level Independent Panel (HLIP) tentang pembiayaan untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi,  dan Dialog Investor Infrastruktur G20.

    "Semua pencapaian ini penting bagi komitmen G20 terhadap pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif, seimbang, dan tangguh. Italia menunjukkan bahwa G20 dapat berfungsi sebagai penjaga kepentingan ekonomi dan keuangan global seluruh negara termasuk negara berkembang," pungkas dia.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id