Pidato Nota Keuangan 2020

    Program PEN Diharap Cegah Kenaikan Angka Kemiskinan

    Husen Miftahudin - 14 Agustus 2020 17:00 WIB
    Program PEN Diharap Cegah Kenaikan Angka Kemiskinan
    Ketua DPR RI Puan Maharani - - Foto: dok DPR RI
    Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mengapresiasi langkah cepat pemerintah menangani meluasnya dampak pandemi covid-19. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), upaya ini diharapkan mampu menjangkau pemulihan pada sisi permintaan (demand side) dan pemulihan pada sisi penawaran (supply side).

    Pada demand side, pemulihan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memberikan penekanan pada upaya mengatasi penurunan derajat kesejahteraan rakyat secara luas. Salah satunya ialah langkah antisipatif dalam mencegah kenaikan angka kemiskinan di Indonesia.

    "Selain itu mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran, penurunan daya beli rakyat, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), berkurangnya pendapatan rumah tangga, serta meningkatnya rakyat yang membutuhkan bantuan sosial," ujar Puan dalam Rapat Paripurna I, Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Agustus 2020.

    Dalam hal ini, Puan meminta pemerintah melanjutkan penguatan dan perluasan bantuan sosial (bansos) untuk mendukung pemulihan, perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan efektivitas program perlindungan sosial melalui sinergi dan/atau integrasi bantuan sosial

    "Serta mempersiapkan program perlindungan sosial yang adaptif terhadap resesi ekonomi dan bencana," tegasnya.

    Pada supply side, lanjut Puan, upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui program PEN bagi pelaku usaha dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna dalam menggerakkan produktivitas perekonomian nasional. Terpenting pemulihan dan penguatan sektor UMKM serta padat karya.

    Sebab menurutnya, hampir 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional bersumber dari sektor UMKM dan 97 persen tenaga kerja nasional menggantungkan hidupnya dari sektor ini.

    "Oleh karena itu, campur tangan pemerintah pada UMKM dengan memberikan program bantuan dan penguatan sangat diperlukan," kata Puan.

    Sementara itu, dalam pemulihan kehidupan sosial masyarakat dibutuhkan upaya sosialisasi, edukasi, dan kedisiplinan bersama dalam menjalankan protokol kesehatan melawan covid-19. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 harus ditegakkan.

    "Pemerintah harus konsisten, terkoordinasi, dan tersosialisasi dengan baik, sehingga pelaksanaannya mendapat dukungan dari seluruh masyarakat luas," ucap Puan.


    Dalam Keterangan Presiden RI Atas RUU tentang Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangan, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan pada 2021. Pada tahun depan tingkat pengangguran ditargetkan berkisar 7,7-9,1 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7 persen.

    Target-target tersebut dapat diyakininya dapat tercapai dengan melakukan berbagai kebijakan belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. "Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2021," harap Jokowi.  

    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id