Akal-akalan Perusahaan Hindari Pajak, Ngaku Rugi!

    Suci Sedya Utami - 28 Juni 2021 21:13 WIB
    Akal-akalan Perusahaan Hindari Pajak, <i>Ngaku</i> Rugi!
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok. AFP



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan banyak wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Salah satunya dengan alasan atau skema rugi usaha.

    Padahal, kata wanita yang akrab disapa Ani ini, tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan terus diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, bahkan sekarang mendekati 20 persen. Namun dengan tarif yang sudah diturunkan, tetap masih ada perusahaan yang tidak membayar kewajiban.

     



    "Meski kita telah memberikan berbagai kemudahan dan juga insentif (penurunan tarif), dalam prakteknya wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus, meningkat dari delapan persen di 2018 naik jadi 12 persen di 2020," kata Ani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin, 28 Juni 2021.

    Mantan Direktur Pelaksana Kegiatan Usaha Bank Dunia ini mengatakan wajib pajak badan yang melaporkan rugi mengalami peningkatan. Pada kurun waktu 2012-2016 sebanyak 5.199 perusahaan, 2013-2017 naik jadi 6.004 perusahaan, kemudian meningkat menjadi 7.100 di 2014-2018 dan sebanyak 9.496 perusahaan di 2015-2019.

    Di sisi lain, kata Ani, Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang bersifat komprehensif, sehingga terus menghadapi praktik penghindaran yang menggerus basis perpajakan Tanah Air.

    "Wajib pajak ini yang melaporkan rugi terus menerus namun mereka tetap beroperasi dan bahkan mereka mengembangkan usahanya di Indonesia," tutur dia.

    Ia bilang dari hasil kajian pajak secara global oleh OECD dan UNCTAD menyebutkan sebanyak 60-80 persen perdagangan dunia merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Di Tanah Air, sebesar 37-42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dilaporkan sebagai transaksi afiliasi dalam surat pelaporan (SPT) tahunan wajib pajak.

    Hal ini, lanjut dia, berpotensi menggerus basis pajak dan pergeseran laba yang diperkirakan mencapai USD100-USD240 per tahun atau setara 4-10 persen dari PPh badan global.

    "Oleh karena itu kita perlu instrumen untuk menangkal penghindaran pajak secara global yaitu dalam bentuk AMT maupun GAAR," jelas Ani.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id