Negara G20 Belum Sepakati Penerapan Perpajakan Internasional

    Eko Nordiansyah - 23 November 2020 12:43 WIB
    Negara G20 Belum Sepakati Penerapan Perpajakan Internasional
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Dok. Setpres
    Jakarta: Para pimpinan negara anggota G20 belum menyepakati ketentuan mengenai perpajakan internasional. Padahal, para menteri keuangan negara anggota G20 bersama dengan OECD telah merumuskan prinsip-prinsip perpajakan internasional.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembahasan perpajakan internasional ini sangat penting bagi Indonesia. Sayangnya dalam pertemuan G20 di Riyadh tahun ini belum ada kesepakatan mengenai penerapan sistem perpajakan internasional.

    "Agreement ataupun persetujuan belum diperoleh pada pertemuan saat ini. Diharapkan pada saat tahun depan, pada presidensi Italia akan bisa mencapai kesepakatan," kata dia dalam video conference di Jakarta, Senin, 23 November 2020.

    Ia menambahkan, para menteri keuangan G20 bersama OECD telah merumuskan prinsip perpajakan internasional yang menyangkut pajak digital serta upaya untuk menghilangkan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang saat ini masih banyak dilakukan.

    Sementara dalam Leaders' Declaration G20 Riyadh Summit, para kepala negara berjanji akan melanjutkan kerja sama untuk sistem perpajakan internasional yang adil secara global, berkelanjutan, dan modern.

    "Kami menyambut baik Laporan tentang Cetak Biru untuk Pilar 1 dan Pilar 2 yang disetujui untuk dirilis ke publik oleh Kerangka Kerja Inklusif G20/OECD tentang Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)," tulis keterangan tersebut.

    Untuk membangun basis yang kokoh ini, G20 tetap berkomitmen untuk kemajuan lebih lanjut pada kedua pilar dan mendesak Kerangka Kerja Inklusif G20/OECD tentang BEPS untuk mengatasi masalah yang tersisa dengan tujuan untuk mencapai solusi global dan berbasis konsensus pada pertengahan 2021.

    "Kami menyambut baik laporan yang disetujui oleh Kerangka Kerja Inklusif G20/OECD tentang BEPS tentang implikasi kebijakan pajak mata uang virtual," lanjut keterangan itu.

    Selain itu, negara G20 menyambut baik kemajuan yang dibuat dalam penerapan standar transparansi pajak yang disepakati secara internasional dan dalam pertukaran informasi otomatis yang telah mapan. G20 akan terus mendukung negara berkembang dalam memperkuat kapasitas pajak mereka untuk membangun pajak yang berkelanjutan basis pendapatan.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id