Tahun ini, pemerintah menyiapkan Rp699,43 triliun untuk program PEN atau naik hampir 21 persen dari realisasi tahun lalu Rp579,8 triliun. Bahkan anggaran yang nyaris menyentuh Rp700 triliun ini mengalami beberapa kali kenaikan dari perkiraan sebelumnya.
"Kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama front loading yaitu di kuartal I, terutama Januari-Februari dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.
Ia menambahkan, salah satu fokus anggaran PEN adalah perlindungan sosial melalui program bantuan sosial (bansos). Sri Mulyani berharap realisasi bansos yang mulai disalurkan sejak awal tahun mampu menjaga daya beli masyarakat 40 persen terbawah.
"Untuk bansos yang melonjak karena tahun lalu kuartal I belum ada bansos covid, ini tambahan kemudian juga untuk kesehatan yang kita harapkan akan akselerasi pada bulan Februari-Maret," jelas dia.
Anggaran PEN 2021 terdiri dari kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan, dukungan UMKM, korporasi, hingga program prioritas diharapkan juga bisa mendorong pemulihan ekonomi. Disisi lain pemerintah juga tetap memberikan insentif perpajakan.
"Inilah yang kita terus fokuskan untuk melihat bagaimana APBN bekerja luar biasa extraordinary, extra keras, dan luar biasa untuk mengembalikan rakyat dan ekonominya pulih dari covid," pungkas dia.
(DEV)