Pengamat Kritisi Perluasan Basis Pajak dan Tax Ratio dalam UU HPP

    Husen Miftahudin - 21 Oktober 2021 19:18 WIB
    Pengamat Kritisi Perluasan Basis Pajak dan <i>Tax Ratio</i> dalam UU HPP
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi bagian dari proses reformasi struktural sistem perpajakan yang diharapkan akan dapat mendorong sistem perpajakan ke arah yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Penghasilan negara dari sektor pajak juga diharapkan dapat ditingkatkan.

    Namun demikian, pengamat sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya menilai bahwa UU HPP tersebut masih perlu perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. Salah satunya adalah perluasan basis pajak dan upaya peningkatan tax ratio.

     



    "Menurut informasi yang kami terima, masih ada  perusahaan pertambangan yang belum memiliki NPWP. Dengan adanya HPP kita harapkan pemerintah segera mengejar perusahaan pertambangan yang selama ini belum membayar pajak," ujar Berly dikutip dari siaran persnya, Kamis, 21 Oktober 2021.

    Berly yang juga menjabat sebagai Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa seharusnya pemerintah meniru langkah dan upaya yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Kedua negara maju tersebut memasukkan gula dan minuman yang mengandung kadar gula tinggi serta bersoda sebagai salah satu objek pajak baru atau yang wajib dikenai cukai.

    "Tujuan pengenaan cukai adalah untuk mengurangi konsumsi dari benda atau zat yang dikenai cukai itu sendiri oleh pemerintah. Sehingga dengan dikenai cukai, konsumsinya jadi berkurang. Karena itu, lanjutnya, pengenaan cukai terhadap gula dan rokok sudah semestinya dilakukan pemerintah agar konsumsi terhadap rokok maupun gula tidak berlebihan," papar dia.

    Sementara itu, Berly melihat rokok merupakan salah satu produk yang harus dikenai cukai. Hal ini diperlukan agar ada pengendalian dan pengurangan terhadap konsumsi rokok. Namun, berapa persentase kenaikan cukai rokok setiap tahunnya perlu perhitungan yang lebih matang.

    Meski demikian, ia menolak bila salah satu jenis produk rokok seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak dinaikan cukainya. Sebab SKT juga banyak dikonsumsi masyarakat perokok. Meski produksinya menggunakan tangan, namun SKT juga termasuk yang perlu dinaikan cukainya.

    "Pengenaan dan menaikkan cukai rokok terhadap SKT tujuannya untuk menurunkan konsumsi rokok SKT. Jangan sampai nol persen kenaikan cukai rokok SKT," tutur Berly.

    Pendapat berbeda disampaikan Dosen dan Peneliti Ekonomi pada Pusat Kajian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) Imaniar. Menurutnya, tidak selamanya pengenaan cukai dapat mengurangi konsumsi terhadap zat maupun barang yang dikenai cukai.

    Rokok salah satunya. Meski pemerintah setiap tahun menaikkan cukai, hal ini tidak mengurangi kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok.

    "Meskipun pemerintah hampir setiap tahun menaikkan tarif cukai dan harga rokok, bahkan meski di masa pandemi, namun angka prevalensi merokok tidak mengalami penurunan signifikan. Artinya, kenaikan harga rokok yang selama ini terjadi tidak serta merta dapat menurunkan jumlah perokok di Indonesia," pungkas Imaniar.   

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id