Menkeu: Semua Negara Pusing Memajaki Google Hingga Facebook

    Husen Miftahudin - 12 Juni 2019 07:53 WIB
    Menkeu: Semua Negara Pusing Memajaki Google Hingga Facebook
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Husen Mitahudin)
    Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia bukan lah satu-satunya negara yang kewalahan memajaki perusahaan digital kelas dunia. Sejumlah negara yang tergabung di G20 mengaku kesulitan memajaki Google, Amazon, Netflix, hingga Facebook.

    "Yang pusing menghadapi pajaknya Google, Facebook, Amazon, Netflix itu tidak hanya kita, tapi seluruh dunia pusing," ketus Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2019.

    Menurutnya, perusahaan digital kelas dunia itu tak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT), padahal di negara itu mereka memperoleh pendapatan. Kondisi ini yang membuat pemerintah sulit menerapkan perpajakan pada perusahaan-perusahaan digital tersebut.

    "Mereka tidak perlu BUT di sini, namun mereka mendapatkan revenue yang cukup besar. Ini yang akan menjadi salah satu tema kerja sama yang sangat bagus di G20 karena semua merasa erosi basis pajak yang sangat besar," tutur dia.

    Dalam pertemuan antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara yang tergabung dalam G20 di Jepang pada Sabtu pekan lalu, Sri Mulyani menyebutkan seluruh negara G20 memberi sinyal positif untuk membuat kerangka baru perpajakan ekonomi digital secara internasional.

    Untuk memajaki pelaku ekonomi digital tersebut, pemerintah dapat menggunakan rezim tarif pajak minimum global dan pembagian hak pengenaan pajak untuk perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik.

    Dengan itu, maka kerangka baru perpajakan tersebut tidak hanya berguna untuk memajaki ekonomi digital, namun juga mampu menangkal penggerusan basis pajak oleh perusahaan multinasional yang melarikan keuntungannya ke negara yang dianggapnya memiliki tarif pajak rendah atau Base Erosion Public Shifting.

    Selain itu, pemajakan melalui kerangka baru tersebut juga dapat dilakukan dengan cara pembagian hak pemajakan berdasarkan signifikansi kegiatan ekonomi. Dengan begitu, keadilan dalam perpajakan antarnegara dapat tercipta di tengah berkembangnya ekonomi digital.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id