Kemenkeu: Hampir Tidak Ada Negara yang Rasio Utangnya Aman

    Eko Nordiansyah - 25 Juni 2021 14:46 WIB
    Kemenkeu: Hampir Tidak Ada Negara yang Rasio Utangnya Aman
    Ilustrasi gedung Kementerian Keuangan - - Foto: dok Setkab



    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut saat ini hampir tidak ada negara yang memiliki rasio utang di bawah batas aman. Hal yang sama juga dialami oleh Indonesia dengan rasio utang melebihi rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF).

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan IMF memberikan standar aman rasio utang di kisaran 25 sampai 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sayangnya, ada banyak negara termasuk Indonesia yang melebihi batas itu.

     



    "Dalam kondisi pandemi saat ini, hampir tidak ada negara rasio utangnya di kisaran itu. Misalnya saja di akhir 2020, Indonesia 39,39 persen," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021.

    Ia menambahkan rasio utang terhadap PDB Indonesia ini lebih rendah dibandingkan sejumlah negara. Sebut saja Filipina yang memiliki rasio utang 48,9 persen, Thailand 50,4 persen, Tiongkok 61,7 persen, Korea Selatan 48,4 persen, dan Amerika Serikat 131,2 persen.

    Luky menjelaskan pandemi merupakan kejadian extraordinary yang membuat semua negara mengambil kebijakan countercyclical untuk memberi stimulus ke perekonomiannya. Hal ini tentu membuat defisit anggaran dan rasio utang mengalami kenaikan.

    "Pada 2020, pemerintah telah mengelola pembiayaan APBN dengan kebijakan extraordinary yang menjaga pembiayaan pada kondisi aman serta upaya untuk menekan biaya utang," ungkapnya.

    Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah antara lain kebijakan burden sharing dengan Bank Indonesia (BI), konversi pinjaman luar negeri, serta strategi pengelolaan pembiayaan melalui upaya menurunkan yield menjadi 5,85 persen pada akhir tahun lalu.

    "Dengan berbagai respons kebijakan tersebut, ekonomi Indonesia di 2020 cenderung tumbuh relatif cukup baik dibanding negara lain. Disamping itu, lembaga pemeringkat kredit internasional juga mengapresiasi pengelolaan ekonomi dan pembiayaan Indonesia," jelas dia.

    Meski begitu, pemerintah sepakat untuk terus waspada dan mengajak semua pihak bekerja sama dalam mendukung pengelolaan pembiayaan negara. Pemerintah juga menjamin pengelolaan pembiayaan secara hati-hati, kredibel, dan terukur.

    "Termasuk dalam beberapa tahun terakhir ini ketika terjadi perlambatan ekonomi global, APBN berfungsi sebagai instrumen kebijakan countercyclical dengan pembiayaan sebagai alat untuk menjaga ekonomi," pungkasnya.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id