Duh, Pemerintah Naikkan Tarif PPN Jadi 12%

    Eko Nordiansyah - 05 Juni 2021 13:18 WIB
    Duh, Pemerintah Naikkan Tarif PPN Jadi 12%
    Foto: dok MI.



    Jakarta: Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Perubahan masuk dalam rencana revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Mengutip draf RUU KUP TA PPN PPh, dilansir dari Medcom.id, Sabtu, 5 Juni 2021, pemerintah menetapkan tarif PPN nol persen atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya.

     



    Tarif PPN sebagaimana dimaksud dapat diubah menjadi paling rendah lima persen dan paling tinggi 15 persen. Perubahan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Adapun PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda atas penyerahan barang kena pajak tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dan/atau jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

    Untuk tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan tarif paling rendah lima persen dan paling tinggi 25 persen. Ketentuan mengenai jenis barang kena pajak tertentu, jasa kena pajak tertentu, barang kena pajak tidak berwujud serta tarifnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Pemerintah menghapus barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara, dan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dari jenis barang yang tidak dikenai PPN.

    Selain itu, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan asa pengiriman uang dengan wesel pos juga dihapus dari jasa yang tidak dikenai PPN.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id