Anggaran Daerah Belum Digunakan Secara Efektif dan Efisien

    Eko Nordiansyah - 22 November 2017 18:37 WIB
    Anggaran Daerah Belum Digunakan Secara Efektif dan Efisien
    Illustrasi. MI/Susanto.
    Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai anggaran daerah belum digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah telah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp776 triliun untuk transfer daerah.

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan anggaran daerah tidak maksimal. Paling tidak ada empat indikator yang menunjukkan pengelolaan anggaran daerah yang belum efektif dan efisien.

    "Pertama belanja pegawai di daerah jauh lebih besar dari belanja modal, 30 persen dibanding 20 persen. Kedua penyerapan belum optimal, realisasi belanja modal lambat dan simpanan Pemda di bank makin tahun makin meningkat," ujarnya di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2017.

    Hal ini diperparah dengan adanya ketimpangan dalam layanan publik antar daerah. Misalnya untuk akses air bersih di Balikpapan mencapai 98 persen sedangkan di Papua baru empat persen. Sektor lainnya seperti kesehatan, telah terdapat 15 berbanding 100 ribu tenaga kesehatan di Aceh, padahal di Kupang baru 1,4 per 100 ribu yang dilayani tenaga kesehatan.

    "Lebih menyedihkan lagi, terdapat 361 kepala daerah yang terlibat kasus korupsi dari 542 daerah. Di antaranya 18 gubernur, dan 343 bupati atau wali kota. Korupsi terbesar ada pada pelaksanaan dari pengadaan konstruksi bangunan," jelas dia.

    Menurut dia, ada 7.950 temuan atas sistem pengendalian intern dengan 12 ribu permasalahan yang berdampak pada kerugian negara senilai Rp2.155 triliun. Setelah dilakukan evaluasi dan pemetaan, terdapat 150 sampai 160 program pada satu daerah, dari jumlah itu ada lima program yang kerjakan dalam satu OPD.

    "Kemudian dari belanja daerah sangat bergantung pada DAK. Selain itu, masih terdapat banyak K/L mendanai fungsi dari daerah. Belanja fungsi pendidikan, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas itu masih dipegang Kemendikbud. Sementara sebetulnya fungsinya diserahkan kepada daerah," pungkasnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id