Sri Mulyani Jamin Pengusaha Hotel, Restoran dan Akomodasi Dapat Penjaminan Korporasi

    Eko Nordiansyah - 09 April 2021 18:56 WIB
    Sri Mulyani Jamin Pengusaha Hotel, Restoran dan Akomodasi Dapat Penjaminan Korporasi
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: Antara/ Astrid



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi aturan penjaminan bagi pelaku usaha korporasi. Dengan revisi ini, penjaminan pinjaman bisa diberikan kepada lebih banyak pelaku usaha, termasuk pengusaha hotel, restoran, dan akomodasi.

    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

    "Kriteria pelaku usaha korporasinya kita relaksasikan dalam hal ini tidak hanya yang terdampak covid terkait usaha namun terdampak covid dari sisi usaha namun juga ada sisi sektoral wilayah dan dari sisi akses kredit," kata dia dalam Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat, 9 April 2021.






    Ia menambahkan di sektor tertentu, syarat minimum karyawan diturunkan menjadi minimal 50 sampai 100 orang dari sebelumnya minimal 300 orang untuk mendapatkan penjaminan pinjaman. Nantinya penentuan sektor tertentu ini akan diatur melalui surat Menteri Keuangan.

    "Jadi dulu dengan industri manufaktur fokusnya yang labour intensive, padat karya makanya menggunakan kriterianya minimal jumlah karyawannya 300. Sekarang diturunkan minimal 100 atau 50 orang untuk sektor tertentu. Nanti kita selektif kalau lihat terutama yang hotel, restoran, dan akomodasi," jelas dia.

    Tenor pinjaman dan minimal pinjaman juga dilonggarkan dari maksimal satu tahun dan minimal pinjaman Rp10 miliar menjadi maksimal tiga tahun dan minimal pinjaman Rp5 miliar. Selain itu pembagian klaster dan subsidi pemerintah untuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) juga dilonggarkan.

    Perbedaan lain PMK yang baru dibandingkan sebelumnya adalah mengakomodir restrukturisasi pinjaman yang telah dijamin serta mengatur pinjaman sindikasi. Padahal dalam PMK 98/2020, tidak mengatur restrukturisasi dan tidak mengatur pinjaman sindikasi.

    "Jadi ini yang tadi disebut dan bisa pinjaman untuk sindikasi tidak hanya satu bank saja. Biasanya perusahaan bisa pinjam dari beberapa bank, batas akhir pinjamannya juga kita mundurkan sampai 17 Desember tadinya sampai 30 November. Jadi ini masih terbuka terus fasilitasnya sampai akhir tahun," pungkasnya.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id