Klarifikasi BKPM soal Disinformasi UU Ciptaker Langgengkan Pemodal Asing

    Antara - 27 Oktober 2020 08:44 WIB
    Klarifikasi BKPM soal Disinformasi UU Ciptaker Langgengkan Pemodal Asing
    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: BKPM
    Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklarifikasi disinformasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang disebut hanya melanggengkan pemodal asing.

    Menurut Bahlil orang-orang yang ribut tentang UU Cipta Kerja menyebut UU Omnibus Law itu tidak berpihak kepada orang kecil, tapi hanya berpihak kepada pengusaha besar dari luar negeri tersebut.

    "Dulu, sebelum UU Cipta Kerja ini hadir, tidak ada kewajiban pemodal usaha besar untuk bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM disuruh bertempur sendiri. Mau jadi apa UMKM kita," kata Bahlil, dikutip dari Antara, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Padahal, kata Bahlil, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar setiap investasi besar yang masuk ke Indonesia wajib digandengkan dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah

    Namun, bagaimana penerapannya jika regulasi perundang-undangan belum mendukung perintah Presiden tersebut. Bahlil mengatakan melalui UU Cipta Kerja aturan tersebut dibuat formal dalam bentuk perundang-undangan.

    BKPM, kata Bahlil, ditunjuk Presiden untuk membantu dan mengawal proses tersebut. Sebab, Presiden tidak mau investasi besar yang masuk ke Indonesia tidak berdampak pada perekonomian masyarakat secara menyeluruh.

    "Perintah Bapak Presiden kepada kami, bahwa jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar. UMKM itu juga harus diurus, karena mereka punya kontribusi yang paling besar," kata Bahlil.

    Aturan UU Cipta Kerja yang menggawangi keinginan Presiden Jokowi itu ada dalam Bab V UU Cipta Kerja pasal 87 sampai pasal 104. Selain itu, UU Cipta Kerja juga memperhatikan sisi proteksi bagi UMKM yang digandeng pemodal asing untuk masuk ke Indonesia tersebut.

    Di dalam pasal 77 UU Ciptaker, kata Bahlil, pemodal asing itu hanya boleh masuk ke Indonesia dengan memiliki saham di usaha skala besar, tidak diperbolehkan masuk memiliki saham UMKM. Dan UMKM juga harus ditetapkan pencadangan bidang usaha yang tidak dibuka kepada umum.

    "Jadi UU ini betul-betul memberikan ruang melindungi UMKM habis-habisan," pungkas Bahlil.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id