UU Cipta Kerja Urai Benang Kusut dalam Proses Perizinan Investasi

    Eko Nordiansyah - 27 Oktober 2020 12:29 WIB
    UU Cipta Kerja Urai Benang Kusut dalam Proses Perizinan Investasi
    Ilustrasi pengesahan UU Cipta Kerja - - Foto: Medcom
    Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. UU ini dinilai akan mengubah proses perizinan berusaha yang sudah berjalan.

    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan selama ini investor masih ragu untuk berinvestasi di Indonesia lantaran proses perizinan usaha yang berbelit. Belum lagi adanya ego sektoral antara kementerian/lembaga maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

    "Semua ini kita akan lalui dan akan kita mengakhiri karena kami kemarin baru selesai mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang ini memberi suatu kemudahan bagi investor," kata Bahlil dalam The 3rd Indonesia Investment Day secara virtual di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Bahlil menyebut investor setidaknya membutuhkan empat hal yakni kepastian, kecepatan, transparansi, dan efisiensi. Keempat hal tersebut diakomodasi dalam UU Cipta Kerja, sehingga menjamin semua kebutuhan investor. Hal ini akan membuka ruang kerja sama yang saling menguntungkan.

    "Dalam undang-undang ini adalah membuka ruang kerjasama antara investor-investor dari luar negeri dan pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri, termasuk dengan UMKM. Karena kami merasa bahwa kehadiran investor luar negeri harus tumbuh bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha di daerah termasuk UMKM," ungkapnya.


    Permudah perizinan satu pintu

    Melalui UU ini, BKPM juga memiliki kewenangan untuk mengurus perizinan investor tanpa harus melewati perizinan di kementerian/lembaga. Bukan mengurangi kewenangan para kementerian/lembaga, namun seluruh proses perizinan didelegasikan hanya di BKPM sehingga investor hanya perlu datang ke satu tempat.

    Saat ini tercatat 22 perizinan usaha di kementerian/lembaga telah berada di bawah BKPM. Beberapa perizinan yang sudah didelegasikan kepada BKPM, termasuk insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, impor barang modal, termasuk PPN impor.

    "Kalau dahulu teman-teman investor masih datang ke kementerian-kementerian teknis dengan mengelilingi, dengan undang-undang sekarang dengan Inpres yang baru dikeluarkan di akhir 2019 kemarin BKPM pada posisi sebagai perpanjangan tangan dan tugas negara untuk bagaimana bisa melayani para investor yang ada," jelas dia.

    Ia menambahkan dengan berbagai kemudahan ini, investor bisa datang dengan membawa teknologinya, modalnya, serta sebagian pasarnya. Sementara masalah proses perizinan, termasuk penyelesaian lahan akan dibantu pemerintah.


    "Kami di pemerintah Indonesia sudah menyiapkan kawasan industri di Batang, yang harga tanahnya sangat kompetitif. Bahkan kalau yang mau sewa lima tahun kita kasih gratis, silakan datang enggak usah lagi ketemu dengan oknum-oknum yang tidak jelas dari mananya. Silakan datang ke BKPM untuk kita bantu. Kerja sama yang baik saya yakinkan akan berdampak pada hasil yang maksimal dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak," pungkasnya.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id