Sri Mulyani Minta Pemda Manfaatkan Dana Transfer ke Daerah untuk Tangani Pandemi

    Eko Nordiansyah - 15 April 2021 11:39 WIB
    Sri Mulyani Minta Pemda Manfaatkan Dana Transfer ke Daerah untuk Tangani Pandemi
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: MI/ Mohamad Irfan



    Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya refocusing anggaran dalam pelaksanaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun ini. Tujuannya untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi.

    Ia menjelaskan TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan dana desa. Seluruh anggaran ini diharapkan bisa membantu daerah menghadapi tantangan utama yakni pandemi covid-19.






    "Karena memang covid masih menjadi tantangan utama pemulihan ekonomi. Oleh karena itu keseluruhan formula untuk DBH, DAU, DAK, bahkan Dana Desa semuanya disesuaikan untuk penanganan covid," katanya dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 15 April 2021.

    Dalam rangka refocusing TKKD, ia menjelaskan bahwa penggunaan DBH dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi.

    Sementara penggunaan DAU ditetapkan paling sedikit delapan persen diantaranya digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah, dan mendukung kelurahan dalam rangka kegiatan pos komando kelurahan.

    Ia menambahkan, DAK Fisik digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik. Di samping juga pokok kebijakan DAK Fisik lainnya adalah di dalam rangka untuk peningkatan penanganan covid di daerah.

    "Bapak Presiden telah menyampaikan beberapa kali penekanannya. Jadi semua APBD memang ditujukan di dalam rangka penanganan covid dan untuk membantu masyarakat termasuk menciptakan kesempatan kerja dengan program padat karya," tegas dia.

    Kemudian, penanganan covid-19 juga dilakukan melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan. Sedangkan penggunaan DID diatur untuk perlindungan sosial dan paling sedikit 30 persennya untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi covid-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan.

    Untuk dana desa, bisa digunakan untuk mendukung pemulihan perekonomian desa melalui pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp300 ribu per keluarga per bulan, serta earmarked delapan persen untuk kegiatan penanganan covid-19 antara lain untuk program aksi desa aman covid-19.

    Penyesuaian dan refocusing TKDD ini diatur dalam PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-19 dan Dampaknya. Melalui aturan ini, ia meminta Pemda segera mempercepat eksekusi belanja APBD-nya dan meningkatkan efisiensi dari kebijakan dengan menggunakan harga standar satuan regional.

    "Ini semuanya diharapkan akan terus membuat seluruh APBD bergerak bersama-sama dengan APBN di dalam membantu masyarakat, membantu usaha kecil menengah, dan menangani covid-19," pungkas dia.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id