comscore

Penerapan Pajak Karbon Dipastikan Tak Kerek Tarif Listrik

Annisa Kartasubrata - 18 Januari 2022 16:32 WIB
Penerapan Pajak Karbon Dipastikan Tak Kerek Tarif Listrik
Ilustrasi meteran listrik rumah tangga - - Foto: Medcom
Jakarta: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memastikan penerapan pajak karbon tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan tarif listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebutkan penerapan pajak karbon sangat kecil yaitu USD2 per ton (30 per kg CO2) sehingga kenaikan pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik hanya 0,58 per kWh.

"Sekarang kita kesehariannya BPP Rp1.400 per kWh. Tambah Rp0,58 jadi kecil lah. Jadi jauh ke BPP enggak kerasa," kata Rida dalam konferensi pers virtual, Selasa, 18 Januari 2022.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menjelaskan penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon merupakan milestones penting menuju ekonomi hijau. Aturan pajak teranyar ini menjadi bagian dalam Undang-undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) sebagai respons Indonesia terhadap Paris Agreement.
 
"Kita harus menurunkan emisi karbon di sektor-sektor besar yakni kehutanan, energi dan transportasi. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran dan dapat kita lihat produksi CO2 di sektor energi dan transportasi sangat besar karena didasari pemakaian listrik yakni pemanfaatan PLTU," ungkap Suahasil.

Sebagai tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Di sisi lain, pajak karbon menjadi salah satu instrumen yang paling diharapkan untuk mengisi gap pendanaan aksi perubahan iklim di Indonesia. Namun, pemerintah masih menyusun mekanisme pasar untuk implementasinya berupa penerapan infrastruktur dan legalitas.
 
"Untuk mekanisme pasar yang sedang disiapkan adalah penerapan infrastruktur dan legalitas. Nantinya juga akan ada dua kelompok peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yakni tentang NDC dan tentang ekonomi karbon" kata Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Wahyu Marjaka.

Sementara, Kementerian Keuangan tengah menyiapkan peraturan turunan dari Perpres Nomor 98 tahun 2021 serta penentuan HPP untuk pajak karbon. "Banyak hal yang harus kita siapkan dulu. Kalau bisa April 2022 atau paling lambat akhir 2022 pasar karbon bisa bergerak," ucap Wahyu.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id