Besok Pemerintah Lelang Sukuk Negara, Bidik Dana Rp12 Triliun

    Eko Nordiansyah - 26 Juli 2021 11:59 WIB
    Besok Pemerintah Lelang Sukuk Negara, Bidik Dana Rp12 Triliun
    Ilustrasi. Foto : MI/Usman Iskandar.



    Jakarta: Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa, 27 Juli 2021. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021.

    Dilansir dari keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Senin, 26 Juli 2021, ada enam seri sukuk negara yang akan dilelang yaitu SPN-S 14012022, PBS031, PBS032, PBS030, PBS029, dan PBS028 dengan target indikatif sebesar Rp12 triliun.

     



    Untuk seri PBS030 imbalan yang ditawarkan 5,875 persen dengan jatuh tempo pada 15 Juli 2028, seri PBS029 memiliki imbalan 6,375 persen dan jatuh tempo 15 Maret 2034, seri PBS028 dengan imbalan 7,75 persen dan jatuh tempo 15 Oktober 2046.

    Kemudian untuk seri PBS031 dan seri PBS032 imbalan tidak disebutkan dengan masing-masing jatuh tempo 15 Juli 2024 dan 15 Juli 2026. Sementara untuk seri SPN-S 14012022 dengan imbalan diskonto dan jatuh tempo pada 14 Januari 2022.

    Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

    Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Dealer Utama yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

    SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008. Sedangkan

    SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

    Underlying asset untuk penerbitan seri SPN S menggunakan Barang Milik Negara yang telah mendapatkan  persetujuan DPR dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    Sedangkan underlying asset untuk penerbitan seri PBS menggunakan proyek/kegiatan dalam APBN tahun 2021 yang telah mendapat persetujuan DPR R.I. melalui UU Nomor 09 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021 dan sebagian berupa Barang Milik Negara.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id