Kemenkeu: Masalah Desa Bukan hanya soal Uang

    Willy Haryono - 06 Desember 2019 13:45 WIB
    Kemenkeu: Masalah Desa Bukan hanya soal Uang
    Ilustrasi. FOTO: MI/USMAN ISKANDAR
    Nusa Dua: Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan Dana Desa dalam upaya pemerataan pembangunan sejak 2015. Jumlah Dana Desa yang dialokasikan khusus ke APBN ini terus meningkat, dari anggaran perdana 2015 di angka Rp20 triliun.

    Dari total sekitar 74 ribu desa di seluruh Indonesia, baru sebagian yang berhasil mengembangkan potensi-potensi lokal. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membenarkan belum semua desa dapat memanfaatkan Dana Desa secara optimal.

    "Kami mengetahui bahwa desa-desa itu memang membutuhkan dana. Tapi kami juga tahu masalah desa bukan hanya soal uang," kata Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kemenkeu Hidayat Amir, dalam Forum Internasional Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9, di Hotel Inaya Putri Bali di Nusa Dua, Bali, Jumat, 6 Desember 2019.

    "Kalau masalahnya memang uang saja, maka semua desa seharusnya berhasil. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Desa harus mempunyai visi pembangunan," sambung dia.

    Terkait visi pembangunan ini, Hidayat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko. Di bawah kepemimpinan Udi, Desa Pujon Kidul telah berkembang pesat lewat skema pembangunan desa wisata.

    Saat menerima Dana Desa, Udi mempunyai visi ke depan bahwa Pujon Kidul mampu tumbuh dan berkembang jika pembangunannya diarahkan ke skema desa wisata. Ia mengklaim nilai aset wisata yang dibangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Pujon Kidul mencapai Rp14 miliar. Nilainya mencapai Rp35 miliar jika digabungkan aset-aset wisata milik masyarakat lokal.

    Untuk mencapai kesuksesan ini, Udi menekankan, Dana Desa tidak semata ditujukan untuk pembangunan fisiknya saja. "Dana Desa tidak hanya untuk infrastruktur, tapi juga untuk memberdayakan masyarakat. Seluruh elemen warga harus dilibatkan," sebut Udi.

    "Pemilik desa adalah masyarakatnya, bukan milik kepala desa," lanjut dia.

    Hidayat berharap desa-desa lain dapat menjadikan Pujon Kidul sebagai contoh pemanfaatan optimal Dana Desa. Ia menyebut Kemenkeu sebagai fasilitator akan terus mendukung upaya-upaya pembangunan desa di seantero negeri.

    Dari anggaran awal Rp20 triliun di 2015, Dana Desa yang dikucurkan Kemenkeu tahun ini berkisar Rp70 triliun untuk 74.954 desa. Namun realisasi anggaran Dana Desa per Oktober 2019 baru mencapai Rp52 triliun atau berkisar Rp74,2 persen.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id