Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp677,2 Triliun

    Eko Nordiansyah - 03 Juni 2020 16:42 WIB
    Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Naik Jadi Rp677,2 Triliun
    Ilustrasi anggaran pemulihan ekonomi RI - - Foto : MI/Ramdani
    Jakarta: Pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan pandemi virus korona (covid-19) menjadi Rp677,2 triliun. Anggaran tersebut naik Rp30,03 triliun dari sebelumnya Rp641,17 triliun.
     
    "Revisi Perpres 54 tahun 2020, postur APBN itu dilakukan lewat konsultasi lingkungan sendiri melalui rapat kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Maritim dan Investasi dan berbagai lembaga, BI, OJK, dan LPS yang terlibat di dalam design tersebut dan konsultasi dengan dewan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.
     
    Dari jumlah tersebut, sebesar Rp87,55 triliun dana akan digunakan untuk penanganan covid-19 dari sisi kesehatan. Di dalamnya, kata Menkeu, termasuk pula pemberian insentif bagi tenaga medis, santunan kematian, bantuan uiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), gugus tugas penanganan covid-19, dan insentif perpajakan di sektor kesehatan.
     
    "Kedua, perlindungan sosail menyangkut program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bansos Jabodetabek dan non Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang selama enam bulan, logisitik sembako, BLT dana desa, yang total keseluruhannya mencapai Rp203,9 triliun," ungkapnya.
     
    Pemerintah juga menyiapkan Rp123,46 triliun untuk dukungan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dukungan diberikan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya maksimal Rp10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.
     
    Selanjutnya stimulus bagi dunia usaha dan relaksasi perpajakan yang totalnya mencapai Rp120,61 triliun. Dana talangan sebesar Rp44,57 triliun baik untuk pembiayaan korporasi maupun BUMN, serta dukungan sektoral untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp97,11 triliun.
     
    "Termasuk di dalamnya adalah penyertaan modal negara (PMN), penalangan kredit modal kerja darurat non UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya pinjaman di atas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun, termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN," pungkasnya.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id