Konsep Single Identity Number Pajak Dinilai Efektif Cegah Korupsi

    Eko Nordiansyah - 21 April 2021 20:03 WIB
    Konsep <i>Single Identity Number</i> Pajak Dinilai Efektif Cegah Korupsi
    Ilustrasi pelaporan pajak - - Foto: dok Shutterstock



    Jakarta: Mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo menyebutkan konsep single identity number (SIN) Pajak bisa dimanfaatkan untuk mencegah korupsi. SIN Pajak akan memberikan solusi tentang transparansi dalam upaya pencegahan korupsi.

    "Meskipun secara de jure SIN Pajak ini telah memiliki landasan yang kuat, namun secara de facto SIN Pajak ini belum dapat terlaksana," katanya dalam webinar di Jakarta, Rabu, 21 April 2021.

    Hadi menjelaskan konsep SIN Pajak sebenarnya dimulai sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Perppu 2/1965 mengenai peniadaan rahasia bagi aparat pajak. Namun, pada 1983 terjadi reformasi perpajakan dengan pemberlakuan Self Assessment System.

     



    Dengan sistem ini, wajib pajak bisa menghitung sendiri penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Sayangnya, wajib pajak justru merasa mendapat kesempatan untuk memanipulasi SPT karena DJP tidak memiliki data pembanding atas SPT tersebut.

    Ia menambahkan Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Perppu 1/2017 yang mengatur secara khusus akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Perpu tersebut kemudian disahkan lembaga legislatif menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

    "UU ini secara legal formal menggugurkan ketentuan kerahasiaan dalam beberapa UU, antara lain UU tentang perbankan. Sehingga semua pihak baik pemerintah pusat/daerah, lembaga, swasta dan pihak-pihak lain, wajib untuk membuka dan terhubung ke dalam sistem perpajakan," ungkapnya.

    Meski begitu, sejumlah kendala membangun SIN antara lain adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi terkait dengan data kurang berfungsi, ketentuan UU yang belum lurus terkait dengan akses DJP terhadap transaksi keuangan.

    Ia menjelaskan inkonsistensi regulasi dalam peraturan pelaksanaannya menjadi salah satu penyebabnya. Akibatnya tujuan dan sasaran dari UU yang mengaturnya tidak dapat terlaksana dengan baik karena pengaturan yang melampaui peraturan yang di atasnya.

    SIN Pajak sendiri memberikan solusi tentang transparansi dalam upaya pencegahan korupsi. Jika dilihat dalam konteks kasus korupsi, bahwa uang atau harta baik dari sumber yang legal maupun ilegal selalu digunakan dalam tiga sektor, yaitu konsumsi, investasi, dan tabungan.

    Dalam konsep SIN Pajak, tiga sektor tersebut wajib memberikan data dan terhubung secara sistem dengan sistem perpajakan. Artinya uang dari sumber yang legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara sempurna dalam sistem perpajakan.

    "Wajib pajak akan menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP. DJP melalui konsep link and match akan dapat dipetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT.  Artinya tidak ada harta yang dapat disembunyikan," pungkas dia.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id