Pemerintah Harus Hati-Hati Implementasikan Reformasi Perpajakan, Ini Alasannya

    Husen Miftahudin - 19 Oktober 2021 11:29 WIB
    Pemerintah Harus Hati-Hati Implementasikan Reformasi Perpajakan, Ini Alasannya
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id



    Jakarta: Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengimplementasikan reformasi perpajakan. Hal ini agar tidak bertentangan dengan upaya pemulihan ekonomi.

    "Reformasi perpajakan harus dilakukan dengan hati-hati dan tepat waktu untuk menghindari kontraproduktif terhadap perekonomian," tegas Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, dalam rilis Analisis Makroekonomi, Selasa, 19 Oktober 2021.

     



    Adapun reformasi perpajakan dilakukan pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini sebagai bagian dari proses reformasi struktural untuk mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

    "Penguatan sistem perpajakan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis pajak seiring dengan berlangsungnya pemulihan ekonomi, terutama dalam jangka panjang," ungkapnya.

    Hal ini juga seiring dengan upaya pemerintah untuk menurunkan defisit fiskal secara bertahap hingga di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp868 triliun atau 4,85 persen dari PDB.

    Defisit anggaran tahun depan itu lebih rendah dari 6,1 persen dari PDB pada tahun lalu dan prospek tahun ini sebesar 5,8 persen dari PDB. Ini menandakan dimulainya konsolidasi fiskal. "Konsolidasi fiskal akan dicapai melalui reformasi perpajakan, perbaikan dan efisiensi belanja, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan," tutur dia.

    Secara keseluruhan, Riefky memandang bahwa Pemerintah Indonesia secara umum berada di jalur yang tepat untuk menurunkan defisit fiskal kembali menjadi 3,0 persen dari PDB pada 2023.

    "Selain itu, harga komoditas yang lebih tinggi akan memberikan benefit bagi perekonomian. Jika pandemi terus mereda, perekonomian dapat mencapai pemulihan penuh yang akan meningkatkan pendapatan," tutup dia.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id