comscore

Semester I-2021, BPK Temukan 14.501 Permasalahan Senilai Rp8,37 Triliun

Eko Nordiansyah - 07 Desember 2021 17:05 WIB
Semester I-2021, BPK Temukan 14.501 Permasalahan Senilai Rp8,37 Triliun
Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) mengungkap 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun dalam pemeriksaan selama semester I 2021. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2021 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa, 7 Desember 2021.

Jumlah tersebut meliputi 6.617 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.774 senilai Rp8,26 triliun merupakan permasalahan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp1,94 triliun, potensi kerugian senilai Rp776,45 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,55 triliun.

"Atas permasalahan tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan pada saat pemeriksaan sebesar Rp967,08 miliar atau 11,7 persen di antaranya Rp656,46 miliar merupakan penyetoran dari entitas pemerintah pusat, BUMN, dan Badan Lainnya," kata dia.

Selain itu, Agung Firman mengungkap, terdapat 2.738 permasalahan ketidakpatuhan yang berupa penyimpangan administrasi. Ia menyebut, IHPS I Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 673 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan, 39 LHP kinerja, dan 20 LHP dengan tujuan tertentu.

Pada semester I-2021, BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020, 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL) 2020, satu LK Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020, 30 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 2020, 541 LK Pemerintah Daerah (LKPD) 2020, serta empat LK Badan Lainnya 2020.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2020 menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP LKKL dan LK BUN 2020 sebesar 98 persen telah melampaui target RPJMN 2020-2024 sebesar 91 persen. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diperoleh Kementerian Sosial serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan hasil pemeriksaan BPK atas 30 LKPHLN 2020 seluruhnya memperoleh opini WTP.

Dalam kurun waktu 16 tahun terakhir sejak 2005 sampai 30 Juni 2021, BPK telah menyampaikan 621.453 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp282,78 triliun. Secara kumulatif hingga 30 Juni 2021, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2021 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/perusahaan sebesar Rp113,83 triliun.

"Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah/perusahaan menjadi semakin efektif, program/kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efektif, dan efisien, kerugian segera dipulihkan, serta penerimaan negara/daerah/perusahaan dapat ditingkatkan," pungkasnya.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id