Maksimalkan Keuangan Negara, Sri Mulyani Ingin tak Ada Pemborosan

    Eko Nordiansyah - 14 Januari 2021 15:39 WIB
    Maksimalkan Keuangan Negara, Sri Mulyani Ingin tak Ada Pemborosan
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: Antara/ Hafidz Mubarak
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) meningkatkan pengelolaan kas negara. Hal ini agar tidak ada akun dan uang yang mengendap di pusat maupun daerah.

    "Cari cara untuk bisa menyebabkan treasury function berjalan secara maksimal. Menghilangkan berbagai hal yang sifatnya idle atau pemborosan atau dalam hal ini value for money-nya menurun," katanya dalam Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 secara daring di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021.

    Berbagai inovasi sudah dilakukan DJPb, seperti Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dan implementasi virtual account untuk rekening kementerian/lembaga. Namun, Sri Mulyani berharap berbagai upaya tersebut terus ditingkatkan.

    "Saya harap ini bisa betul-betul meningkatkan fungsi treasury dengan mengoptimalkan jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas secara maksimal juga accountability control yang makin baik," jelas dia.

    Selain itu, konsolidasi informasi keuangan juga diharapkan lebih optimal. Misalnya mengintegrasikan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD).

    Lebih lanjut, ia berharap kedua sistem tersebut terintegrasi secara real time, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah maupun dunia usaha.

    "Sekarang dengan inisiatif SIKRI, saya harap integrasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah bisa dilakukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi keuangan yang lengkap, memiliki akurasi, dan kecermatan yang paling tinggi," ungkapnya.

    Tak hanya itu, Sri Mulyani juga meminta DJPb untuk melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja Badan Layanan Umum (BLU). Salah satunya adalah program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

    "Saya juga minta untuk BLU dilakukan pengelolaan, termasuk membuat rating, membuat kriteria, membuat pengelompokan, sehingga BLU tahu bahwa mereka merupakan agency yang tata kelola keuangan dan kinerjanya, serta pelayanannya kita monitor secara baik," pungkas dia.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id