"Cari cara untuk bisa menyebabkan treasury function berjalan secara maksimal. Menghilangkan berbagai hal yang sifatnya idle atau pemborosan atau dalam hal ini value for money-nya menurun," katanya dalam Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 secara daring di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021.
Berbagai inovasi sudah dilakukan DJPb, seperti Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) dan implementasi virtual account untuk rekening kementerian/lembaga. Namun, Sri Mulyani berharap berbagai upaya tersebut terus ditingkatkan.
"Saya harap ini bisa betul-betul meningkatkan fungsi treasury dengan mengoptimalkan jumlah pengelolaan perbendaharaan dan kas secara maksimal juga accountability control yang makin baik," jelas dia.
Selain itu, konsolidasi informasi keuangan juga diharapkan lebih optimal. Misalnya mengintegrasikan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD).
Lebih lanjut, ia berharap kedua sistem tersebut terintegrasi secara real time, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah maupun dunia usaha.
"Sekarang dengan inisiatif SIKRI, saya harap integrasi keuangan pemerintah dan pemerintah daerah bisa dilakukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi keuangan yang lengkap, memiliki akurasi, dan kecermatan yang paling tinggi," ungkapnya.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga meminta DJPb untuk melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terhadap kinerja Badan Layanan Umum (BLU). Salah satunya adalah program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
"Saya juga minta untuk BLU dilakukan pengelolaan, termasuk membuat rating, membuat kriteria, membuat pengelompokan, sehingga BLU tahu bahwa mereka merupakan agency yang tata kelola keuangan dan kinerjanya, serta pelayanannya kita monitor secara baik," pungkas dia.
(Des)