Pemerintah Perlu APBN-P untuk Hadapi Korona

    Eko Nordiansyah - 23 Maret 2020 17:28 WIB
    Pemerintah Perlu APBN-P untuk Hadapi Korona
    Direktur Riset Centre of Reform on the Economics (Core) Piter Abdullah. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
    Jakarta: Direktur Riset Centre of Reform on the Economics (Core) Piter Abdullah menilai pemerintah perlu segera mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk tahun ini. APBN-P dimaksudkan sebagai respon pemerintah terhadap pandemi korona (covid-19).

    "Pemerintah perlu melakukan perubahan APBN untuk mengantisipasi semua itu," kata Piter kepada Medcom.id di Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.

    Dirinya menambahkan, saat ini fokus pemerintah adalah bagaimana melakukan penanggulangan wabah korona. Bukan hanya soal penyediaan fasilitas kesehatan untuk menangani covid-19 di Indonesia, tetapi juga mencegah dampak lainnya yang ditimbulkan.

    "Pemerintah harus mengeluarkan belanja yang lebih besar untuk meningkatkan fasilitas kesehatan menanggulangi wabah. Termasuk juga meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin," jelas dia.

    Meski begitu, Piter mengingatkan pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk langkah lanjutan setelah pandemi korona ini bisa diatasi. Dengan demikian, jangan sampai pemerintah menggunakan anggarannya secara jor-joran namun tidak menyiapkan langkah lanjutan.

    "Pemerintah juga harus menyiapkan berbagai langkah mempercepat recovery economy. Mereka yang terkena PHK di masa wabah harus secepatnya mendapatkan pekerjaan kembali. Stimulus fiskal kembali dibutuhkan. Proyek-proyek pemerintah dibutuhkan," ungkapnya.

    Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

    Inpres ini meminta kementerian/lembaga (K/L) untuk mengutamakan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan covid-19 sesuai protokol penanganan.

    Inpres tersebut menginstruksikan para menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati dan walikota untuk mengutamakan penggunaan anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan covid-19 dengan mengacu pada protokol penanganan covid-19 di kementerian/lembaga/pemda dan rencana operasional yang ditetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19.




    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id