comscore

Awas! Berbagai Risiko Ancam Ekonomi 2022, Simak Penjelasannya

Despian Nurhidayat - 02 Januari 2022 19:00 WIB
Awas! Berbagai Risiko Ancam Ekonomi 2022, Simak Penjelasannya
Ilustrasi grafik indikator pertumbuhan ekonomi - - Foto: dok Medcom
Jakarta: Pemerintah diminta tetap waspada terhadap risiko yang akan mengancam perekonomian Indonesia ke depan meskipun fondasi ekonomi masih tetap terjaga.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran lima persen pada tahun ini akan menghadapi beragam tantangan yang lebih kompleks dibandingkan 2021.
"Saat ini hantu inflasi sudah mengancam kualitas pertumbuhan ekonomi. Meski konsumsi mulai naik tetapi harga kebutuhan pokok termasuk harga gas LPG dan ke depan tarif listrik maupun harga BBM berisiko naik. Inflasi bisa tembus lima persen. Sementara kenaikan upah cuma satu persen yang berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu, 2 Januari 2022.

Selain itu, Bhima menambahkan bahwa risiko lain yang perlu diwaspadai ialah ancaman dari tapering off yang dapat menganggu stabilitas moneter di dalam negeri.
 
Dia menggambarkan bahwa saat terjadi tapering, dana asing akan keluar, terjadi guncangan di sektor keuangan, disertai dengan depresiasi nilai tukar. Efek tapering off juga membuat suku bunga pinjaman lebih mahal.

"Risiko lain ialah kebijakan pajak akan agresif tahun depan, salah satunya kenaikan PPN menjadi 11 persen, tax amnesty jilid 2, dan kenaikan tarif cukai. Akumulasi dari pajak yang agresif menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana pemerintah dengan perbankan. Masyarakat membayar tax amnesty ya ambil dari simpanan bank. Akibatnya likuiditas juga bisa terganggu," ujar Bhima.

Menurut Bhima, pemerintah dapat memberikan solusi dengan menahan rencana kenaikan tarif listrik, BBM, dan penghapusan Pertalite. Dia menegaskan pemerintah jangan buru-buru memberikan beban baru ke masyarakat.
 
Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah ialah memastikan stok pangan dalam negeri setidaknya jelang Ramadan agar dapat mencukupi. TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) juga dikatakan perlu melakukan kerja keras untuk memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah.

"Sedikit saja ada gejolak langsung dicari solusinya. Awasi juga praktik penimbunan bahan pangan impor dan penyelundupan di daerah rawan dan perbatasan," pungkas dia.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id