Pada 2021, belanja negara diprediksi mengalami kenaikan Rp2,5 triliun dari Rp2.747,5 triliun menjadi Rp2.750 triliun. Kenaikan terjadi untuk belanja pemerintah pusat, terutama anggaran belanja non kementerian/lembaga (K/L).
BERITA TERKAIT
"Belanja non K/L naik Rp921,4 triliun menjadi Rp924,7 triliun atau Rp3,3 triliun. Dan dari pos belanja cadangan PEN yang meningkat Rp15,8 triliun," kata Ani sapaannya dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Jumat, 11 September 2020.
Meski demikian, Ani tak menjelaskan secara rinci soal cadangan belanja PEN tersebut. Namun defisit anggaran pada 2021 dipastikan meningkat sebesar Rp35,2 triliun dari semula Rp971,2 triliun menjadi Rp1.006,4 triliun atau 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kenaikan defisit anggaran juga dipicu oleh penurunan penerimaan negara. Tahun depan penerimaan negara diprediksi turun Rp32,7 triliun sehingga menjadi Rp 1.743,6 triliun dari target sebelumnya yang mencapai Rp1.776,4 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran untuk program PEN 2021 adalah Rp356,5 triliun. Anggaran dalam program PEN tahun depan memang lebih rendah dari yang dialokasikan pada tahun ini sebesar Rp695,2 triliun.
Anggaran program PEN 2021 digunakan untuk penanganan kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp136,7 triliun, dukungan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, insentif usaha Rp20,4 triliun.
(Des)
